BOROBUDURCHANEL.COM – JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat mempercepat dukungan untuk penanganan dan pemulihan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Arahan tersebut mencakup pengerahan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi penanganan gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8/2026).
Ia mengatakan pemerintah pusat telah mengerahkan sumber daya dalam skala besar. Kementerian/lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta badan usaha milik negara (BUMN) ikut dilibatkan untuk mendukung respons di wilayah terdampak.
“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” ujar Pratikno.
Posko Jadi Titik Koordinasi
Pratikno menilai banyaknya unsur yang terlibat harus diimbangi sistem kerja yang terintegrasi. Bantuan dalam jumlah besar tidak akan efektif jika tidak dikoordinasikan melalui mekanisme yang jelas.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera membentuk dan mengaktifkan posko penanganan bencana. Mulai dari gubernur hingga bupati perlu memastikan seluruh bantuan dan sumber daya dapat dikelola dalam satu koordinasi.
“Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” tegasnya.
Menurut Pratikno, posko juga menjadi jalur bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan yang belum dapat ditangani dengan sumber daya daerah.
Pendataan Harus Akurat
Pemerintah juga menekankan pentingnya pendataan masyarakat serta wilayah yang terdampak gempa.
Pratikno mengatakan data yang valid akan menentukan langkah penanganan selama masa tanggap darurat. Data tersebut juga dibutuhkan untuk menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah kondisi darurat berakhir.
Penetapan status bencana di tingkat kabupaten maupun provinsi juga dinilai penting untuk mendukung akuntabilitas.
“Status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengirimkan data yang belum terverifikasi. Pendataan harus dilakukan secara benar karena pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pengumpulan data antarwilayah.
Dukungan Pemerintah Pusat Terus Berlanjut
Pemerintah pusat memastikan bantuan dan dukungan akan terus diberikan kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan.
Pratikno meminta daerah menyampaikan kebutuhan tambahan melalui posko agar dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kerja cepat jajaran pemerintah dalam menangani situasi bencana sejak lebih dari 24 jam pertama.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam waktu hanya 24 jam lebih sedikit kita sudah melangkah sangat jauh,” katanya.
Pratikno berharap masyarakat NTT segera dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap. Namun, pemulihan diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum gempa.
Pemerintah ingin menjadikan proses pascabencana sebagai kesempatan untuk memperkuat infrastruktur, sistem penanganan, dan ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana berikutnya.
“Semoga NTT segera recover. Duka kita yang mendalam kepada para korban. Kita tidak ingin hanya merecover kembali keadaan semula, tapi kita manfaatkan momentum untuk membangun lebih baik,” pungkasnya.(*)
