BOROBUDURCHANEL.COM – PONTIANAK – Organisasi pedagang pasar dituntut membuktikan perannya melalui penyelesaian persoalan nyata di lapangan. Pesan itu mengemuka dalam pelantikan Muhammad Andri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPW APPSI) Kalimantan Barat oleh Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir, Sabtu (10/10/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan, anggota DPR RI dari Partai Gerindra Yuliansyah, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat Muhammad Saupi, perwakilan Bulog, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kepengurusan baru APPSI Kalimantan Barat diharapkan menjadi penghubung yang efektif antara pedagang, pemerintah, dan pengelola pasar. Namun, tantangan organisasi tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan, melainkan bagaimana memastikan keluhan pedagang memperoleh perhatian dan tindak lanjut.
Don Muzakir: Organisasi Harus Hadir Saat Pedagang Menghadapi Masalah
Don Muzakir menegaskan, APPSI tidak boleh hanya terlihat dalam kegiatan seremonial. Pengurus harus berinteraksi langsung dengan pedagang untuk memahami persoalan yang mereka hadapi dan memperjuangkan kepentingannya melalui komunikasi dengan pihak terkait.
“APPSI harus benar-benar hadir untuk pedagang. Jangan sampai organisasi hanya ada namanya, tetapi ketika pedagang menghadapi masalah, tidak ada yang memperjuangkan kepentingan mereka. Pengurus harus turun ke pasar, mendengar keluhan pedagang, dan mencari jalan keluar bersama pemerintah,” kata Don.
Pernyataan tersebut menempatkan kedekatan dengan pedagang sebagai bagian penting dari tanggung jawab organisasi. Aspirasi yang dihimpun langsung dari pasar dapat menjadi bahan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pengelola pasar.
Menurut Don, pasar tradisional bukan sekadar tempat transaksi jual beli. Aktivitas di dalamnya menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat sekaligus bagian dari distribusi kebutuhan pokok.
Karena itu, keberlangsungan usaha pedagang perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut biaya penggunaan tempat berjualan, kondisi fasilitas, kebersihan, serta kepastian aturan yang berlaku.
“Pedagang pasar adalah bagian penting dari ekonomi rakyat. Mereka harus diberi ruang untuk berkembang, bukan justru dibebani aturan dan biaya yang membuat usaha semakin sulit. Kami ingin APPSI menjadi wadah yang kuat untuk menyampaikan aspirasi pedagang,” ujarnya.
Pasar Tradisional dan Tantangan Menjaga Ekonomi Rakyat
Persoalan pedagang pasar berkaitan dengan lebih dari sekadar jumlah pembeli. Biaya operasional, fasilitas yang tersedia, dan aturan pengelolaan pasar ikut memengaruhi kemampuan pelaku usaha mempertahankan kegiatan perdagangan.
Di sisi lain, pasar tradisional mempertemukan berbagai pelaku ekonomi, mulai dari petani dan pemasok hingga pedagang serta konsumen. Gangguan terhadap keberlangsungan usaha di pasar dapat berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada aktivitas tersebut.
Karena itu, komunikasi antara organisasi pedagang dan pemangku kepentingan menjadi penting agar kebutuhan di lapangan dapat disampaikan secara terarah.
APPSI Kalimantan Barat diharapkan dapat menjalankan fungsi tersebut dengan menghimpun aspirasi anggota dan membangun dialog bersama pemerintah maupun pengelola pasar.
Gubernur Kalimantan Barat Harapkan APPSI Jadi Mitra Pemerintah
Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menyampaikan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Keberadaan pasar juga mendukung hubungan perdagangan antara petani, pemasok, pedagang, dan konsumen.
“Pasar tradisional harus terus kita perhatikan karena banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan perdagangan di pasar. Kami berharap APPSI dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan persoalan pedagang dan memberikan masukan untuk perbaikan pengelolaan pasar,” kata Ria.
Menurut dia, pengelolaan pasar perlu memperhatikan kenyamanan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pedagang. Pembenahan fasilitas harus disertai upaya menciptakan kegiatan perdagangan yang tertib dan lancar.
Pemerintah daerah, pengelola pasar, dan organisasi pedagang juga perlu membangun komunikasi agar persoalan yang muncul dapat ditangani sesuai kebutuhan di lapangan.
Kemitraan tersebut diharapkan membuka ruang bagi penyampaian masukan dari pedagang, sehingga kebijakan dan pengelolaan pasar dapat mempertimbangkan kondisi pelaku usaha secara lebih baik.
Yuliansyah Soroti Kepastian Usaha Pedagang
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Yuliansyah turut menekankan pentingnya memperkuat pasar tradisional sebagai bagian dari pembangunan ekonomi rakyat.
Menurut dia, keberlangsungan usaha pedagang tidak hanya ditentukan oleh ramai atau sepinya pembeli. Kepastian aturan, kondisi fasilitas, dan besarnya biaya operasional juga berpengaruh terhadap kemampuan pedagang mempertahankan usahanya.
“Pedagang pasar harus mendapatkan perhatian karena mereka menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Kami berharap APPSI dapat memperjuangkan aspirasi pedagang dan membangun komunikasi dengan pemerintah agar persoalan yang mereka hadapi bisa dicarikan solusinya,” ujar Yuliansyah.
Ia berharap aspirasi pedagang dapat disampaikan melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah dan pengelola pasar. Dengan begitu, persoalan yang dihadapi pelaku usaha memiliki saluran untuk dibahas bersama.
Muhammad Andri Siapkan Konsolidasi dan Perluasan Keanggotaan
Sebagai ketua yang baru dilantik, Muhammad Andri menyatakan akan memperkuat konsolidasi organisasi serta membangun komunikasi dengan pedagang di berbagai pasar di Kalimantan Barat.
Ia mengatakan, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk memperluas peran APPSI sekaligus memastikan organisasi dapat menjadi tempat bagi pedagang menyampaikan persoalan dan kebutuhan mereka.
“Setelah dilantik, kami memiliki tanggung jawab untuk membesarkan APPSI di Kalimantan Barat. Kami ingin pengurus hadir di tengah pedagang, mendengar langsung persoalan mereka, dan memperjuangkan aspirasi yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian,” kata Muhammad Andri.
Ia menambahkan, komunikasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar akan didorong agar berbagai persoalan pedagang dapat dibahas dan ditangani bersama.
“Kami tidak ingin pedagang berjalan sendiri ketika menghadapi masalah. APPSI harus menjadi rumah bersama bagi pedagang pasar. Kami akan berusaha agar suara pedagang bisa tersampaikan dan mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berwenang,” ujarnya.
Muhammad Andri juga berharap kepengurusan baru dapat memperluas keanggotaan APPSI di Kalimantan Barat. Organisasi yang semakin kuat diharapkan mampu memperluas jangkauan penyerapan aspirasi pedagang.
Pada akhirnya, keberhasilan kepengurusan baru akan ditentukan oleh kemampuannya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pedagang serta mendorong penyelesaian persoalan secara konkret. Konsolidasi organisasi menjadi langkah awal, sementara manfaat nyata bagi pelaku usaha pasar menjadi tantangan berikutnya.***
