BOROBUDURCHANEL.COM – Di pasar, harga ditentukan bukan oleh gelar, melainkan oleh timbangan. Beras tidak menjadi lebih mahal karena dijual bekas menteri. Pembeli tidak datang membawa protokol. Mereka datang membawa kantong belanja, menawar beberapa rupiah, lalu pergi. Pasar tidak mengenal kekuasaan. Ia hanya mengenal kebutuhan.
Barangkali itulah sebabnya kisah Saifuddin Zuhri terasa ganjil di telinga kita hari ini.
Ia pernah menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Sebuah jabatan yang di negeri ini tidak kecil. Jabatan yang membuat orang berdiri ketika pemiliknya datang, membuat pintu terbuka sebelum tangan menyentuh gagang, dan sering kali membuat banyak orang lupa bahwa kekuasaan hanyalah kata kerja yang dibatasi waktu.
Lalu, pada suatu pagi di era 1980-an, lelaki itu berada di Pasar Glodok.
Ia datang bukan untuk meresmikan kios. Bukan pula untuk meninjau harga kebutuhan pokok. Ia datang membawa beras.
Sesudah salat Dhuha, ia mengemudikan mobilnya sendiri, menurunkan dagangan, lalu menunggu pembeli. Barangkali ada yang menawar terlalu rendah. Barangkali ada yang meminta tambahan segenggam. Pasar memang penuh percakapan kecil yang tidak pernah dicatat dalam arsip negara.
Di situlah hidup berlangsung.
Ironinya justru muncul dari kita, para penonton. Kita terkejut. Mengapa mantan menteri harus berdagang? Bukankah negara semestinya menjamin mereka? Bukankah orang yang pernah duduk di kabinet seharusnya hidup dalam kemapanan?
Pertanyaan itu tampaknya lebih banyak berbicara tentang kita daripada tentang Saifuddin.
Sebab kita telah lama memelihara keyakinan bahwa jabatan adalah investasi. Kekuasaan dianggap semacam deposito yang bunganya dapat dinikmati sepanjang hayat.
Hari ini menjadi pejabat, besok menjadi komisaris. Lusa menjadi penasihat. Sesudah itu menjadi tokoh. Lalu menjadi tamu kehormatan di mana-mana. Jabatan tidak pernah benar-benar pensiun. Ia hanya berganti papan nama.
Dalam logika seperti itu, Pasar Glodok terdengar hampir sebagai penghinaan.
Padahal mungkin justru di sanalah kemerdekaan berada.
Seorang yang selesai menjalankan amanah tidak merasa dirinya selesai sebagai manusia. Ia tidak menggantungkan hidup pada bekas kewibawaan. Ia kembali kepada kerja. Kepada peluh. Kepada rezeki yang datang dari transaksi sederhana antara penjual dan pembeli.
Barangkali itu sebabnya Saifuddin pernah menolak rumah dinas ketika menjadi menteri.
Penolakannya terdengar nyaris kuno hari ini. Ia berkata, menerima rumah dinas ketika masih memiliki rumah sendiri adalah keserakahan. Kalimat itu pendek. Tetapi ia memuat sesuatu yang kini semakin langka: rasa cukup.
Barangkali peradaban memang tidak runtuh karena kekurangan orang pintar. Ia lebih sering retak karena terlalu banyak orang yang kehilangan ukuran tentang kata “cukup”.
Lihatlah bagaimana kekuasaan bekerja di sekitar kita.
Ia jarang tampil sebagai singa. Lebih sering ia datang sebagai bisikan. Sedikit lagi. Tambah sedikit lagi. Ambil kesempatan itu. Gunakan fasilitas itu. Bukankah semua orang juga melakukannya?
Dari bisikan yang tampaknya sepele itulah lahir gunung-gunung keserakahan.
Seorang pejabat mulai merasa mobil negara adalah miliknya. Rumah jabatan dianggap rumah warisan. Pengawal menjadi pelayan pribadi.
Kekuasaan yang seharusnya dipinjam berubah menjadi hak milik. Dan ketika masa jabatan selesai, yang berakhir hanyalah surat keputusan. Keinginan untuk tetap diperlakukan istimewa tidak pernah ikut pensiun.
Mungkin karena itu kisah seorang mantan menteri yang menjual beras terasa seperti cerita dari republik yang lain.
Bukan sebab berdagang adalah pekerjaan yang luar biasa. Justru karena pekerjaan itu terlalu biasa. Terlalu manusiawi. Terlalu dekat dengan kenyataan bahwa setiap orang, setinggi apa pun jabatannya, pada akhirnya harus hidup dari kerja yang halal.
Ada ironi lain yang lebih halus.
Keluarganya sendiri tidak segera mengetahui dari mana uang yang dibawanya berasal. Seolah-olah ia ingin menjaga satu hal yang kini semakin jarang ditemukan: harga diri tidak memerlukan penonton. Kejujuran tidak membutuhkan panggung. Orang dapat bekerja tanpa harus mengubahnya menjadi pertunjukan moral.
Hari-hari ini kita hidup dalam zaman ketika setiap kebaikan segera mencari kamera. Bahkan sedekah pun sering menunggu sudut pengambilan gambar yang tepat.
Saifuddin tampaknya berasal dari generasi yang percaya bahwa amal tidak bertambah nilainya hanya karena disaksikan banyak orang.
Pasar Glodok akhirnya bukan sekadar lokasi.
Ia berubah menjadi metafora.
Di sana seorang mantan menteri sedang mengajarkan bahwa kekuasaan tidak membuat seseorang lebih tinggi daripada timbangan beras. Bahwa jabatan hanyalah persinggahan, bukan alamat tetap. Dan bahwa kehormatan, agaknya, bukanlah sesuatu yang diwariskan oleh kursi, melainkan sesuatu yang tetap tinggal ketika kursi itu telah lama kosong.
Mungkin sejarah memang mempunyai selera yang unik.
Ia tidak selalu mengingat pidato yang bergemuruh dari mimbar-mimbar kekuasaan.
Kadang ia lebih setia mengingat seorang lelaki tua yang, setelah selesai menjadi menteri, memilih berdiri di pasar, menunggu pembeli, sambil memastikan jarum timbangan tetap berada di titik yang benar.
Aris Munandar, petani yang suka menulis
