BOROBUDURCHANEL.COM – YOGYAKARTA – Pembangunan Indonesia dinilai perlu memiliki ukuran keberhasilan yang lebih luas dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang perlu diperkuat adalah kemampuan menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020-2023, Sri Harjono, saat meluncurkan buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam bukunya, Harjono menawarkan target agar proporsi pekerja formal Indonesia dapat mencapai minimal 70 persen pada 2045.
Menurutnya, persoalan pekerjaan menjadi tantangan yang semakin penting karena Indonesia setiap tahun harus menampung jutaan lulusan baru yang masuk ke pasar kerja.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita tinggalkan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan,” kata Harjono dalam peluncuran bukunya, sebagaimana diberitakan BorobudurChanel.
Jutaan Lulusan Baru Masuk Pasar Kerja
Harjono memperkirakan terdapat sekitar 3 juta hingga 3,5 juta lulusan baru dari jenjang SMA, SMK, dan perguruan tinggi setiap tahun.
Namun, kapasitas sektor formal dalam menyerap tenaga kerja baru disebut masih berada di kisaran 1 juta orang per tahun.
Kesenjangan tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi angkatan kerja muda, termasuk generasi Z yang terus memasuki dunia kerja.
Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan perluasan pekerjaan produktif, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Harjono mengusulkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan. Lapangan kerja formal tidak hanya ditempatkan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi salah satu tujuan yang perlu dirancang sejak awal.
Pertanian Tak Sekadar Produksi Pangan
Untuk mendorong terciptanya lebih banyak pekerjaan formal, Harjono menawarkan dua strategi utama, yakni transformasi sektor pertanian dan reindustrialisasi berbasis kedaulatan nasional.
Menurutnya, pertanian perlu dikembangkan lebih jauh. Sektor ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga harus masuk ke dalam rantai nilai yang menghasilkan nilai tambah dan kesempatan kerja.
Transformasi tersebut dapat menghubungkan sektor pertanian dengan pengolahan, industri, distribusi hingga aktivitas ekonomi lainnya.
Dengan cara itu, pembangunan pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperluas sumber pendapatan masyarakat.
Sementara itu, reindustrialisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi nasional sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak di sektor formal.
Pekerja Informal Masih Dominan
Gagasan tersebut muncul di tengah struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi pekerja informal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, jumlah pekerja formal mencapai 59,93 juta orang. Sementara pekerja informal tercatat sebanyak 87,74 juta orang.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan informal masih menjadi bagian besar dari pasar kerja Indonesia.
Kondisi ini menjadi salah satu tantangan ketika Indonesia memasuki periode bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar perlu diikuti dengan ketersediaan pekerjaan yang produktif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bonus Demografi dan Risiko Middle Income Trap
Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, yang turut memberikan pandangan dalam kegiatan tersebut, mengaitkan persoalan lapangan kerja dengan tantangan bonus demografi.
Menurut Hadna, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu berjalan beriringan dengan penciptaan pekerjaan produktif.
Jika tidak, bonus demografi berpotensi tidak memberikan hasil optimal dan Indonesia menghadapi risiko terjebak dalam middle income trap.
“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kaya sebelum menua,” ujar Hadna.
Selain isu ketenagakerjaan, buku *Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara* juga membahas sejumlah persoalan pembangunan lain, mulai dari tata kelola pemerintahan, politik, penegakan hukum hingga arah pembangunan nasional.
Diskusi dalam peluncuran buku turut menyinggung isu sentralisasi kebijakan, kualitas demokrasi serta potensi krisis multisektor.
Buku tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan-Pendidikan dan Telematika Indonesia (YPPYI).
Setelah peluncuran di Yogyakarta, Sri Harjono berencana membawa gagasan dalam bukunya melalui rangkaian diskusi dan roadshow ke sejumlah perguruan tinggi. Agenda tersebut antara lain akan menyasar kampus-kampus di Surabaya dan Lampung.
Gagasan yang ditawarkan Harjono pada akhirnya menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian penting dari pembicaraan mengenai masa depan pembangunan Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi tetap menjadi bagian dari pembangunan, tetapi ukuran lainnya adalah kemampuan ekonomi menghasilkan pekerjaan produktif, memberikan kepastian pendapatan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi generasi baru yang memasuki pasar kerja.***
