Ada sesuatu yang menarik dari cara Prabowo berbicara mengenai pertanian
BOROBUDURCHANEL – Ada satu cara sederhana untuk membaca sebuah pemerintahan: jangan hanya melihat pidatonya. Lihat ke mana uang negara mengalir, siapa yang dilindungi ketika harga jatuh, siapa yang memperoleh kesempatan, dan siapa yang selama ini berdiri paling belakang dalam antrean pembangunan.
Dari sana, arah sebuah kekuasaan biasanya terlihat.
Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, Prabowo Subianto membawa satu gagasan yang berkali-kali ia ulang dalam berbagai kesempatan: negara harus kembali hadir untuk rakyat.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi dalam praktik pemerintahan, ia bukan perkara sederhana.
Sebab negara adalah birokrasi, anggaran, regulasi, perusahaan negara, pasar, aparat, sekolah, rumah sakit, sampai gudang pangan. Negara yang hadir bukan sekadar negara yang rajin membuat pidato, melainkan negara yang terasa ketika seorang petani menjual gabah, ketika seorang ibu menyiapkan makanan untuk anaknya, ketika seorang nelayan pulang dari laut, atau ketika seorang warga desa hendak memperoleh pupuk.
Di titik inilah arah pemerintahan Prabowo menarik untuk dibaca.
Bukan terutama dari siapa yang berdiri di belakangnya, melainkan dari sejumlah gebrakan kebijakan yang telah berjalan.
Petani ditempatkan di tengah persoalan pangan
Salah satu keputusan awal yang paling mudah dirasakan petani adalah penetapan harga gabah kering panen Rp6.500 per kilogram pada Februari 2025. Ketika itu Prabowo menyatakan bahwa petani sebagai produsen pangan harus memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Angka Rp6.500 tentu bukan sekadar angka.
Bagi orang kota, ia mungkin hanya angka dalam tabel harga. Tetapi bagi petani, angka itu berhadapan langsung dengan ongkos benih, pupuk, pengolahan tanah, tenaga kerja, sewa lahan, air, hingga risiko ketika hujan datang pada saat yang salah.
Karena itu, kebijakan pangan sesungguhnya tidak pernah hanya berbicara tentang beras.
Ia berbicara tentang nasib manusia yang menanam beras.
Pemerintah kemudian menyederhanakan distribusi pupuk. Presiden menyebut sebelumnya terdapat 145 regulasi yang membuat rantai distribusi pupuk panjang dan rumit. Pemerintah menyatakan penyederhanaan tersebut dilakukan agar pupuk lebih cepat sampai ke petani.
Di sinilah kita melihat sebuah perubahan cara berpikir.
Petani tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai objek penerima bantuan. Ia ditempatkan sebagai bagian dari strategi kedaulatan negara.
Sebab negara yang harus membeli pangan dari luar negeri untuk memberi makan rakyatnya sendiri pada akhirnya akan selalu memiliki titik lemah.
Prabowo menyebut pangan sebagai persoalan kedaulatan. Dan pada 7 Januari 2026, pemerintah mengumumkan tercapainya swasembada pangan tahun 2025.
Pada Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden kemudian menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Capaian itu tentu harus dibaca bersama tantangan yang masih tersisa. Pemerintah sendiri mengakui belum semua komoditas mencapai swasembada.
Tetapi arah kebijakannya terlihat jelas: pangan tidak hendak dibiarkan sepenuhnya menjadi urusan mekanisme pasar.
Dari sawah menuju kedaulatan
Ada sesuatu yang menarik dari cara Prabowo berbicara mengenai pertanian.
Ia tidak berhenti pada produksi.
Dalam pernyataannya pada Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Juni 2026, ia berbicara tentang intensifikasi, ekstensifikasi, hilirisasi, pengairan, teknologi, bahkan gagasan agar desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Ini bukan lagi sekadar cerita tentang menaikkan produksi padi.
Ini adalah cara pandang bahwa sawah merupakan bagian dari arsitektur negara.
Di dalamnya ada air. Ada pupuk. Ada benih. Ada teknologi. Ada harga. Ada gudang. Ada Bulog. Dan pada akhirnya ada nasib petani.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk penguatan ketahanan pangan. Di dalamnya terdapat Rp46,9 triliun untuk subsidi pupuk dan Rp22,7 triliun untuk penguatan Bulog.
Bagi saya, angka-angka semacam itu lebih menarik dibaca sebagai arah politik ekonomi daripada sekadar angka APBN.
Sebab APBN adalah dokumen paling jujur dari sebuah pemerintahan.
Pidato dapat disusun oleh penulis pidato. Tetapi anggaran menunjukkan ke mana negara benar-benar mengirimkan sumber dayanya.
Wong cilik dan dapur negara
Kemudian lahirlah Makan Bergizi Gratis. Program ini sering dibaca sebagai program pendidikan, kesehatan, atau pengentasan masalah gizi. Tetapi jika dilihat dari sudut desa, ia mempunyai kemungkinan makna yang lebih luas.
Dapur membutuhkan beras. Membutuhkan telur. Membutuhkan ayam. Membutuhkan sayuran. Membutuhkan ikan. Membutuhkan susu dan berbagai bahan pangan lainnya.
Dengan demikian, ketika pembelian bahan pangan dilakukan dari produsen lokal secara benar, dapur MBG dapat menjadi jembatan antara meja makan anak sekolah dengan sawah, kandang, kolam dan kebun petani.
Pemerintah menyebut pada Februari 2026 MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima dan menargetkan 82 juta penerima paling lambat Desember 2026. Pemerintah juga menyatakan program tersebut telah menciptakan lapangan kerja melalui jaringan SPPG.
Di sinilah sebuah kebijakan sosial dapat berubah menjadi kebijakan ekonomi. Makanan yang masuk ke perut anak dapat sekaligus menjadi uang yang masuk ke kantong petani.
Tetapi syaratnya jelas: rantai pasok harus transparan, pembelian harus adil, dan petani kecil jangan hanya menjadi penonton dari besarnya belanja negara.
Sebab wong cilik tidak membutuhkan belas kasihan yang datang sesekali. Mereka membutuhkan pasar.
Koperasi kembali ke desa
Gebrakan berikutnya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Gagasan koperasi sebenarnya bukan barang baru dalam sejarah Indonesia. Ia bahkan mempunyai akar yang panjang dalam pikiran ekonomi kerakyatan.
Yang menarik adalah usaha pemerintahan Prabowo menghidupkannya kembali sebagai pusat pelayanan ekonomi desa.
Pada Mei 2026, Presiden meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus ketahanan pangan.
Pada Juli 2026, Presiden menegaskan koperasi tersebut diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk toko sembako, layanan simpan pinjam dan apotek desa.
Jika gagasan ini berjalan sebagaimana dirancang, desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi.
Desa menjadi tempat mengelola produksi. Di sinilah letak perbedaannya.
Petani selama ini sering berada di ujung paling lemah dari rantai ekonomi. Ia menjual hasil panen ketika membutuhkan uang, sementara pihak lain memperoleh nilai tambah dari pengolahan, distribusi, perdagangan dan pembiayaan.
Koperasi yang sehat dapat memotong sebagian mata rantai itu.
Petani menyimpan. Petani mengolah. Petani memperoleh pembiayaan. Petani menjual.
Dan nilai tambah tidak seluruhnya pergi meninggalkan desa.
Negara yang turun dari kantor ke tanah
Barangkali itulah perubahan paling penting yang sedang kita saksikan. Negara tidak cukup hanya membuat kebijakan dari Jakarta. Ia harus sampai ke tanah. Ke sawah. Ke kandang. Ke pasar desa. Ke koperasi. Ke dapur sekolah. Ke nelayan. Ke keluarga miskin.
Ke anak yang pagi hari berangkat sekolah dengan perut yang tidak selalu terisi sempurna.
Di situlah ukuran sebuah pemerintahan menjadi lebih konkret.
Prabowo sendiri dalam pidato kenegaraan 2026 mengatakan bahwa pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir, melainkan harus menghasilkan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup, terutama bagi rakyat yang berada di lapisan paling bawah.
Pernyataan itu penting karena pembangunan sering kali terjebak dalam mantra pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi naik. Investasi naik. Gedung bertambah. Jalan bertambah.
Tetapi pertanyaan paling tua tetap sama: Apakah kehidupan orang kecil ikut membaik?
Petani tidak makan angka pertumbuhan. Ia makan nasi. Nelayan tidak hidup dari grafik investasi. Ia hidup dari hasil laut.
Buruh tidak membayar kebutuhan rumah tangga dengan jargon pembangunan.
Ia membayarnya dengan upah.
Maka pembangunan pada akhirnya harus kembali kepada manusia.
Visioner atau sekadar ambisius?
Istilah “visioner” sering terlalu murah digunakan untuk seorang pemimpin.
Seorang pemimpin baru layak disebut memiliki visi ketika gagasannya tidak berhenti pada masa jabatannya, melainkan membangun sistem yang mampu berjalan setelah ia tidak lagi berada di kursi kekuasaan.
Dari sana, kebijakan Prabowo layak diuji.
Apakah swasembada pangan dapat bertahan ketika harga global berubah?
Apakah petani benar-benar memperoleh pendapatan yang lebih baik?
Apakah pupuk benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan?
Apakah Bulog mampu menjadi pelindung produsen sekaligus menjaga konsumen?
Apakah MBG benar-benar menggerakkan ekonomi lokal?
Apakah koperasi desa akan menjadi milik rakyat atau sekadar bangunan baru dengan papan nama baru?
Dan yang paling penting:
Apakah wong cilik akhirnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat?
Pertanyaan-pertanyaan itu justru diperlukan agar visi tidak berubah menjadi slogan.
Sebab keberpihakan kepada rakyat kecil tidak cukup diucapkan dari podium.
Ia harus bisa dihitung di buku tani. Terlihat dalam harga gabah. Terasa dalam ongkos pupuk. Terlihat dari hasil panen. Terbaca dalam pendapatan keluarga. Dan terdengar dari dapur-dapur desa.
Mungkin suatu hari nanti, ketika orang membaca kembali tahun-tahun pertama pemerintahan Prabowo, yang paling penting bukanlah berapa banyak pidato yang pernah disampaikan seorang presiden.
Yang lebih penting adalah apakah pada masa itu negara berhasil membuat petani kembali percaya bahwa sawahnya mempunyai masa depan.
Apakah anak-anak Indonesia tumbuh dengan makanan yang cukup.
Apakah desa mempunyai kekuatan ekonominya sendiri.
Dan apakah wong cilik, yang selama puluhan tahun sering hanya menjadi objek pembangunan, akhirnya benar-benar menjadi subjek pembangunan. Sebab republik pada akhirnya bukan milik mereka yang paling keras berbicara tentang rakyat. Republik adalah milik rakyat itu sendiri.
Dan ukuran keberhasilan seorang presiden, barangkali, sesederhana ini:
ketika orang kecil mulai merasa bahwa negara tidak sedang berdiri jauh di atas mereka, melainkan bekerja bersama mereka.
Aris Munandar, aktifis penggerak desa dan ketua TMI Banokeling
