BOROBUDURCHANEL.COM – JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar persoalan impor, tetapi juga mencakup bahan baku, kapasitas produksi, pembiayaan, peremajaan mesin hingga insentif investasi.
Penguatan industri TPT menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Sektor TPT dinilai strategis karena memiliki rantai produksi yang panjang, mulai dari industri hulu hingga produk jadi. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sektor tersebut menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap perekonomian nasional, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan mencatat nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.
Airlangga mengatakan pertumbuhan industri TPT juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sekitar 5,6 persen.
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis,” kata Airlangga dalam keterangannya setelah mengikuti rapat di Istana Negara.
Menurut pemerintah, tingkat utilisasi pabrik tekstil yang masih sekitar 75 persen menunjukkan terdapat kapasitas yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mendorong ekspansi industri.
Pemerintah Petakan Persoalan Tiap Subsektor
Salah satu pendekatan yang disiapkan pemerintah adalah membedakan penanganan berdasarkan karakteristik subsektor.
Industri TPT akan dipetakan ke dalam beberapa kelompok, antara lain tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat melihat persoalan yang dihadapi masing-masing subsektor secara lebih spesifik.
Airlangga mencontohkan kondisi perdagangan bahan baku tekstil yang masih mengalami defisit.
Nilai impor bahan baku tekstil disebut mencapai 8,4 miliar dolar AS, sedangkan ekspornya sekitar 3,1 miliar dolar AS.
Kondisi berbeda terlihat pada tekstil pakaian. Nilai ekspornya tercatat sekitar 8,7 miliar dolar AS, sedangkan impornya hanya sekitar 690 juta dolar AS.
Perbedaan tersebut menunjukkan persoalan industri TPT tidak seragam. Karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk melihat kebutuhan sektor dari sisi hulu hingga hilir.
Kemudahan Bahan Baku Masuk Jadi Perhatian
Di sektor hulu, pemerintah menyoroti persoalan biaya dan akses bahan baku.
Airlangga mengatakan Presiden meminta dilakukan peninjauan terhadap sejumlah ketentuan, termasuk Pertimbangan Teknis atau Pertek yang berkaitan dengan kebutuhan bahan baku industri.
Harmonisasi tarif dari hulu hingga hilir juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemerintah mempertimbangkan berbagai masukan dari pelaku industri, termasuk mengenai biaya masuk antidumping.
Jika hambatan bahan baku dapat dikurangi, pemerintah berharap industri dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian.
Impor Ilegal Akan Ditertibkan
Persoalan lain berada di sisi hilir, terutama terkait masuknya produk impor ilegal ke pasar domestik.
Pemerintah menilai kondisi tersebut dapat menekan produsen garmen dalam negeri. Karena itu, Presiden meminta Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penertiban.
Airlangga menyebut penanganan impor ilegal menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan agar produsen domestik memiliki ruang bersaing di pasar dalam negeri.
Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat industri nasional sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Mesin Tua Jadi Tantangan Daya Saing
Dari sisi produksi, pemerintah juga melihat persoalan lain berupa kondisi mesin yang sudah berusia cukup tua di sejumlah industri.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan pemerintah akan mendorong perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memberikan pembiayaan yang dapat digunakan pelaku industri TPT.
Salah satu tujuan pembiayaan tersebut adalah membantu perusahaan melakukan peremajaan mesin.
Menurut Rosan, modernisasi peralatan produksi berkaitan langsung dengan daya saing produk tekstil dan garmen Indonesia.
Dengan mesin yang lebih modern dan efisien, industri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi serta menghasilkan produk yang lebih kompetitif.
Tax Holiday dan Kawasan Terintegrasi Disiapkan
Pemerintah juga membuka ruang pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi baru di sektor tekstil.
Rosan menyebut tax holiday dan tax allowance menjadi salah satu instrumen yang akan dipertimbangkan untuk mendukung industri TPT.
Selain insentif, pemerintah melalui Danantara juga menyiapkan rencana kawasan khusus yang mengintegrasikan kegiatan industri dari hulu hingga hilir.
Integrasi tersebut ditujukan untuk menciptakan proses produksi yang lebih efisien dengan dukungan teknologi.
“Untuk tekstil akan dikonsider untuk diberikan kembali tax holiday,” ujar Rosan.
Pemerintah berharap kombinasi antara penataan perdagangan, kemudahan bahan baku, pembiayaan mesin, insentif fiskal dan pengembangan kawasan terintegrasi dapat memperkuat struktur industri TPT nasional.
Bagi sektor yang menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dan memiliki nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS tersebut, penguatan daya saing juga berkaitan dengan keberlanjutan lapangan pekerjaan.
Dengan kapasitas pabrik yang masih berada di kisaran 75 persen, pemerintah melihat terdapat ruang untuk meningkatkan produksi. Tantangannya adalah memastikan kebijakan dari hulu hingga hilir berjalan selaras sehingga kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.***
