JOMBANG, BOROBUDURCHANEL – Organisasi masyarakat Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menilai kondisi sarana pendidikan di sejumlah daerah menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Sorotan tersebut mencuat setelah beredar foto siswa sekolah dasar di Grobogan yang menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan ruang kelas yang rusak dan tidak beratap.
Ketua Umum PNIB AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal mengatakan, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan amanat konstitusi yang seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.
“Anggaran pendidikan 20 persen itu amanat konstitusi yang tidak bisa dinegosiasikan untuk kepentingan program lain. Anggaran sebesar Rp769,09 triliun diperuntukkan bagi 45,7 juta siswa, sekitar 3,5 juta guru, dan lebih dari 446 ribu sekolah, namun distribusinya masih belum merata,” kata Gus Wal kepada wartawan, Senin (28/7/2026).
Menurut dia, kondisi sekolah yang rusak menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“Ketika anak-anak makan MBG di depan ruang kelas yang rusak, publik melihat adanya ironi. Di satu sisi ada program yang berjalan, tetapi di sisi lain sarana belajar belum tertangani dengan baik,” ujarnya.
Gus Wal menyatakan, PNIB tidak menolak program MBG sebagai bentuk bantuan sosial. Namun ia menilai pembiayaan program tersebut tidak seharusnya mengurangi alokasi yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan.
Ia mempertanyakan sumber pendanaan MBG dan mendorong pemerintah mencari alternatif pembiayaan lain agar tidak berdampak pada kebutuhan pendidikan.
“PNIB memandang program bantuan sosial tetap penting, tetapi jangan sampai mengurangi hak dasar pendidikan,” katanya.
Selain itu, PNIB menyatakan akan mengawal proses hukum terkait dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara yang sedang berjalan.
Gus Wal juga meminta apabila terdapat kerugian negara dalam kasus tersebut, dana hasil pemulihan kerugian dikembalikan untuk mendukung pembiayaan sektor pendidikan.
“Yang penting bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan kerugian negara dipulihkan dan digunakan kembali untuk kepentingan pendidikan,” ujar dia.
PNIB berharap pemerintah menempatkan kebutuhan pelajar sebagai prioritas utama dalam kebijakan anggaran pendidikan, termasuk perbaikan ruang kelas dan sarana belajar di berbagai daerah.***
