BOROBUDURCHANEL – Ada orang yang sepanjang hidupnya mengetuk pintu kekuasaan. Ada pula yang pekerjaannya mengingatkan penghuni rumah bahwa pintu itu jangan dikunci dari dalam. Rocky Gerung, selama bertahun-tahun, tampak memilih pekerjaan yang kedua.

Ia datang ke ruang publik dengan modal yang tidak selalu dimiliki politikus: keberanian berkata tidak, kegemaran membongkar kalimat, dan kecakapan membuat orang yang sedang berkuasa merasa kursinya mendadak kurang nyaman. Ia tidak perlu menjadi pejabat untuk ikut menentukan arah percakapan nasional. Cukup duduk di depan kamera, melontarkan satu-dua kalimat, lalu biarkan para pendukung dan lawannya mengerjakan sisanya.

Tetapi politik Indonesia memang punya selera humor sendiri. Pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres. Orang yang selama ini berada di luar pagar kini masuk ke halaman Istana. ¹

Rocky menyebutnya sekadar pindah tempat. Dari luar ke dalam. Katanya, ia ingin pikirannya sampai ke telinga Presiden dua detik sebelum suatu peristiwa terjadi.

Dua detik. Dalam politik, waktu sesingkat itu bisa berarti banyak. Bisa berarti sebuah peringatan datang sebelum keputusan dibuat. Bisa pula berarti seorang pengkritik akhirnya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kritik tanpa harus berteriak dari trotoar.

Masalahnya, orang yang pindah ke dalam rumah kekuasaan biasanya segera ditanya: apakah ia masih membawa palu untuk memeriksa fondasi rumah itu, atau palunya sudah disimpan di gudang?

Pertanyaan itu belum selesai diajukan ketika kontroversi baru datang.

Rocky menyarankan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Dalam keterangannya kepada kanal YouTube Akbar Faizal, ia beralasan bahwa polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran jangan sampai menyeret Presiden Prabowo ke dalam persoalan legitimasi politik. Pengunduran diri Gibran, menurut Rocky, dapat menjadi jalan keluar untuk mencegah persoalan itu membebani pemerintahan. ²

Nah, di sinilah cerita menjadi menarik.

Rocky belum lama duduk di kursi penasihat Presiden, tetapi sudah mengajukan gagasan yang menyentuh jantung pemerintahan: nasib seorang wakil presiden, hubungan presiden dengan wakilnya, dan bayang-bayang dinasti politik yang belum selesai diperdebatkan.

Orang boleh setuju, boleh pula menolak. Namun, ada satu hal yang patut dicatat: Rocky tidak sedang berbicara tentang jabatan kecil di sudut birokrasi. Ia sedang menyentuh salah satu simpul paling sensitif dalam politik Indonesia.

Sebab Gibran bukan sekadar Gibran. Ia adalah wakil presiden hasil pemilihan umum, putra Presiden ketujuh Joko Widodo, sekaligus pasangan politik Prabowo yang memenangkan Pilpres 2024. Di dalam dirinya, bertemu persoalan mandat elektoral, perdebatan mengenai dinasti politik, dan pertanyaan publik tentang kelayakan seorang pejabat negara.

Di titik itulah Rocky melihat persoalan yang lebih besar daripada sekadar nama di surat suara.

Namun, kita perlu berhati-hati. Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran tidak boleh dipadatkan menjadi kesimpulan bahwa ia pasti tidak memiliki ijazah. Putusan atau proses hukum harus dibaca sesuai isi dan batasnya. Tidak ditemukannya bukti tertentu dalam suatu perkara tidak otomatis sama dengan putusan bahwa seseorang tidak pernah memiliki dokumen yang dipersoalkan.

Akal sehat yang sering diteriakkan Rocky justru harus bekerja paling keras ketika kita berhadapan dengan perkara yang sudah telanjur menjadi amunisi politik.

Dulu, Rocky punya posisi yang relatif nyaman bagi seorang pengkritik: ia tidak harus ikut menanggung pekerjaan pemerintahan. Ia dapat mengajukan pertanyaan, menguji alasan, menyindir kebijakan, dan menunjukkan lubang dalam argumentasi penguasa. Setelah itu, pemerintah yang harus menjawab.

Kini, keadaan berubah.

Sebagai anggota Wantimpres, Rocky berada di lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Ia bukan menteri, bukan pula wakil presiden. Ia tidak otomatis menjadi pengambil keputusan eksekutif. Tetapi ia kini berada di lingkungan yang mempunyai akses lebih dekat kepada pusat keputusan.

Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.

Seorang pengkritik dari luar dapat mengatakan bahwa pemerintah keliru. Seorang penasihat dari dalam harus menjelaskan kepada Presiden mengapa pemerintah keliru, apa akibatnya jika kekeliruan itu diteruskan, dan apa jalan keluarnya.

Yang pertama memerlukan keberanian. Yang kedua memerlukan keberanian sekaligus tanggung jawab.

Rocky sendiri sudah mengantisipasi kecurigaan publik. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam dan tidak menjual reputasinya kepada Prabowo. Ia juga menegaskan tetap independen dan bersedia menerima kritik atas pilihannya. ¹

Pernyataan itu sah-sah saja. Setiap orang berhak menjelaskan alasan menerima jabatan. Tetapi independensi bukan sesuatu yang selesai dibuktikan melalui pengumuman. Ia baru terlihat ketika kepentingan orang yang memberi jabatan berhadapan dengan prinsip orang yang menerimanya.

Kalau kelak Presiden membuat keputusan yang menurut Rocky keliru, apakah ia akan mengatakan demikian di ruang yang tepat? Jika kepentingan politik pemerintah bertabrakan dengan kepentingan publik, ke mana ia akan berpihak? Dan jika nasihatnya tidak didengar, apakah ia akan bertahan, mengingatkan lagi, atau memilih keluar?

Kita belum mengetahui jawabannya.

Jangan buru-buru menganggap Rocky telah jinak hanya karena masuk Istana. Tetapi jangan pula buru-buru menganggap ia pasti tetap liar hanya karena masih mengucapkan kalimat-kalimat kritis.

Politik tidak mengenal jaminan semacam itu. Banyak orang masuk kekuasaan dengan niat mengubah keadaan, lalu perlahan-lahan justru diubah oleh keadaan. Ada pula yang berhasil menjaga jarak batin meski setiap hari bekerja di tengah orang-orang yang berkuasa.

Sejarah baru akan menentukan Rocky termasuk golongan yang mana.

Sekarang, mari kita kembali kepada Gibran.

Mengapa usul agar Gibran mundur justru menarik perhatian setelah Rocky menjadi Wantimpres?

Karena selama ini kritik terhadap kekuasaan sering dipahami sebagai pertarungan antara orang yang berada di dalam dan orang yang berada di luar. Yang di luar dianggap lebih bebas. Yang di dalam dicurigai sudah menjadi bagian dari permainan.

Rocky merusak pembagian sederhana itu. Ia masuk ke dalam, tetapi mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegelisahan di dalam pemerintahan sendiri.

Atau, barangkali, kegelisahan itu memang bagian dari strategi berpikirnya.

Dalam penjelasannya, Rocky melihat risiko bahwa polemik Gibran dapat merembet kepada Prabowo. Karena itu, ia menyarankan agar persoalan tersebut tidak terus dilekatkan kepada Presiden. Ia bahkan mengingatkan agar kemarahan publik tidak berkembang menjadi hukuman politik yang lebih luas terhadap dinasti Jokowi. ²

Kita bisa membaca usul itu dari dua arah.

Pertama, Rocky mungkin sedang mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo harus melindungi legitimasi dan kepentingan institusi kepresidenan dari persoalan yang bukan berasal langsung dari dirinya.

Kedua, usul tersebut dapat dibaca sebagai kritik terhadap hubungan kekuasaan yang dibangun melalui pasangan politik. Jika ada persoalan serius mengenai kelayakan seorang pejabat, apakah cara terbaik menyelesaikannya ialah meminta pejabat itu mundur, atau memastikan seluruh mekanisme hukum dan konstitusi bekerja secara terang?

Dua pertanyaan itu tidak sama.

Yang pertama berbicara tentang keselamatan politik pemerintahan. Yang kedua berbicara tentang kepastian hukum dan pertanggungjawaban jabatan.

Kalau yang diutamakan hanya keselamatan pemerintahan, rakyat bisa bertanya apakah persoalan mendasar telah diselesaikan atau sekadar dipindahkan dari satu meja ke meja lain.

Sebaliknya, jika yang diutamakan adalah penyelesaian melalui hukum, semua pihak harus bersedia menerima prosedur dan hasilnya, termasuk ketika hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan politik masing-masing.

Demokrasi bukan tempat untuk mencari siapa yang paling keras suaranya. Demokrasi adalah tempat untuk memastikan bahwa suara yang keras sekalipun tetap tunduk pada aturan yang berlaku.

Maka, usul Rocky patut dibicarakan. Tetapi usul itu tidak boleh diperlakukan sebagai putusan hukum, apalagi sebagai bukti bahwa pengunduran diri Gibran merupakan satu-satunya jalan yang tersedia.

Ada perbedaan antara pendapat seorang penasihat Presiden dan keputusan lembaga negara. Ada pula perbedaan antara kritik politik dan kesimpulan hukum. Kalau semua perbedaan itu dicampur, kita bukan sedang membangun akal sehat. Kita sedang memasak bubur dari banyak perkara, lalu berharap setiap orang bisa membedakan mana nasi dan mana airnya.

Lalu, bagaimana dengan perlawanan Rocky?

Selama bertahun-tahun, kekuatan Rocky bukan semata-mata terletak pada kesimpulan yang ia tawarkan, melainkan pada kemampuannya menggugat cara orang menerima kesimpulan. Ia membuat publik tidak cepat puas terhadap bahasa resmi. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan kebenaran dan bahwa keputusan yang sah secara administratif tetap dapat dipertanyakan secara moral maupun politik.

Itulah salah satu alasan mengapa ia mempunyai pengikut yang bersedia mendengarkan argumentasinya, bahkan ketika mereka tidak sepakat dengan seluruh pandangannya.

Tetapi perlawanan yang sejati tidak cukup dibangun dari keberanian melawan orang yang sedang berkuasa. Ia juga harus sanggup melawan kenyamanan sendiri.

Ketika berada di luar, Rocky dapat mengkritik Istana. Ketika berada di dalam, ia harus sanggup mengkritik keputusan Istana jika memang ada alasan yang kuat. Tantangannya bukan lagi sekadar berani berkata tidak kepada orang lain, melainkan berani berkata tidak kepada lingkungan yang sekarang memberinya tempat.

Di situlah ukuran independensi.

Perlawanan juga tidak selalu berarti demonstrasi, penolakan jabatan, atau meninggalkan ruangan dengan pintu dibanting. Kadang-kadang perlawanan justru berlangsung dalam bentuk yang tidak spektakuler: sebuah catatan yang menolak kebijakan, sebuah nasihat yang tidak menyenangkan Presiden, atau keputusan untuk tidak membenarkan sesuatu yang dianggap keliru.

Tentu saja, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam percakapan tertutup di Istana. Kita tidak boleh mengarang isi nasihat Rocky kepada Prabowo. Yang dapat dinilai publik adalah apa yang benar-benar ia ucapkan, keputusan yang kelak diambil, dan konsistensi antara prinsip yang diumumkan dengan tindakan yang dapat diperiksa.

Itu sebabnya, jabatan Wantimpres semestinya tidak menjadi alasan untuk mematikan kritik terhadap Rocky. Sebaliknya, jabatan tersebut membuat kritik terhadap dirinya semakin relevan.

Dahulu, publik menguji apakah ia cukup berani menghadapi penguasa. Sekarang, publik juga berhak menguji apakah ia cukup berani ketika penguasa berada di dekatnya.

Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan.

Rocky boleh menyarankan Gibran mundur. Orang lain boleh meminta Gibran bertahan. Pendukung Prabowo boleh menganggap usul itu sebagai peringatan yang masuk akal. Pendukung Jokowi boleh menilainya sebagai serangan politik. Namun, jangan sampai perdebatan mengenai satu jabatan mengubah warga negara menjadi dua kubu yang saling menganggap lawannya musuh.

Kita terlalu sering memperlakukan politik seperti pertandingan yang harus dimenangkan dengan menjatuhkan lawan, bukan dengan memperbaiki tata kelola negara.

Padahal, jabatan publik bukan milik keluarga, partai, atau kelompok pendukung. Ia adalah amanah yang dibatasi hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Prinsip itu berlaku bagi Gibran, Prabowo, Rocky, dan siapa pun yang kelak duduk di kursi kekuasaan.

Kalau Gibran dianggap bermasalah, persoalannya harus diperiksa berdasarkan bukti dan aturan. Jika Rocky mengajukan kritik, argumentasinya juga harus diuji. Kalau Prabowo menerima nasihat, publik berhak menilai kebijakannya tanpa harus terlebih dahulu menebak siapa yang sedang memenangkan pertarungan di dalam Istana.

Demokrasi tidak memerlukan orang-orang yang selalu benar. Demokrasi memerlukan lembaga yang mampu mengoreksi kesalahan, pejabat yang bersedia menjelaskan keputusan, dan warga yang tidak kehilangan akal sehat ketika berbeda pendapat.

Maka, kontroversi Rocky bukan hanya soal apakah ia masih seorang pengkritik atau sudah menjadi orang Istana. Persoalan yang lebih penting adalah apakah Istana bersedia mendengar kritik yang sungguh-sungguh, termasuk kritik dari orang yang sekarang duduk di dalamnya.

Rocky pernah menjadi suara yang mengetuk pintu. Kini ia berada di ruangan tempat pintu itu dibuka dan ditutup.

Kita tidak perlu buru-buru menobatkannya sebagai pahlawan perlawanan. Kita juga tidak perlu tergesa-gesa menyebutnya telah menyerah kepada kekuasaan.

Biarkan ia bekerja. Biarkan ia memberi nasihat. Dan biarkan publik mengawasi.

Sebab, dalam politik, orang bisa berganti tempat duduk tanpa berganti pikiran. Tetapi orang juga bisa mempertahankan kata-kata lamanya sambil perlahan kehilangan keberanian untuk menjalankannya.

Pada akhirnya, ukuran Rocky bukanlah seberapa tajam kalimat yang keluar dari mulutnya ketika kamera menyala. Ukurannya adalah apa yang berani ia pertahankan ketika kamera mati, pintu Istana tertutup, dan kepentingan kekuasaan mulai meminta pengertian.

Di situlah perlawanan diuji.

Bukan di luar pagar.

Melainkan di dalam rumah sendiri.

Aris Munandar, Editor