BOROBUDURCHANEL.COM – Hubungan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Tiga tokoh yang dahulu tumbuh dalam lingkaran Nahdlatul Ulama (NU) itu kini berada di jalur pengabdian yang berbeda: Gus Yahya memimpin PBNU, Cak Imin memimpin PKB sekaligus menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sementara Gus Ipul dipercaya sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia.
Jika pada dekade 1990-an mereka dikenal sebagai sahabat seperjuangan, maka memasuki masa politik modern, hubungan ketiganya ikut terseret dalam dinamika antara PBNU dan PKB. Persahabatan lama itu tidak hilang, tetapi diuji oleh perbedaan posisi, kepentingan organisasi, dan tafsir politik yang semakin terbuka di ruang publik.
Dari kedekatan personal ke perbedaan kelembagaan
Selama bertahun-tahun, Gus Yahya, Cak Imin, dan Gus Ipul berada dalam satu ekosistem yang sama: NU, pesantren, dan tradisi kaderisasi. Namun setelah reformasi, masing-masing menempuh jalan yang berbeda. Gus Yahya fokus pada pemikiran, diplomasi, dan organisasi; Cak Imin menancapkan pengaruh di PKB; sedangkan Gus Ipul bergerak di jalur pemerintahan dan birokrasi.
Perbedaan jalan itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak PKB menguat sebagai kendaraan politik warga NU. PKB berdiri pada 1998 di tengah arus Reformasi, dan seiring waktu muncul perdebatan lama mengenai sejauh mana hubungan historis antara NU dan partai tersebut. Di titik inilah hubungan personal para tokoh berubah menjadi relasi kelembagaan yang jauh lebih rumit.
Polemik PBNU dan PKB memanas pada 2024
Panasnya hubungan PBNU dan PKB paling terlihat pada pertengahan 2024. Gus Yahya mengibaratkan hubungan NU dan PKB seperti pabrikan mobil yang menarik kembali produk bermasalah untuk diperbaiki sistemnya. Ia menegaskan bahwa PBNU memandang ada tanggung jawab moral terhadap PKB karena partai itu lahir dari rahim NU.
Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Cak Imin. Dalam sejumlah pernyataan publik, ia menilai PBNU terlalu jauh mencampuri urusan internal PKB. Cak Imin bahkan menyebut bahwa persoalan yang rusak adalah pihak yang menyerang PKB, bukan partainya, dan menilai ada upaya “cawe-cawe” dari sebagian orang di PBNU terhadap PKB.
Di tengah silang pendapat itu, Gus Ipul ikut merespons. Ia menegaskan bahwa Gus Yahya dan dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Cak Imin, tetapi menilai persoalan yang muncul telah bergeser menjadi serangan personal dan perdebatan lembaga. Pernyataan Gus Ipul menunjukkan bahwa konflik yang tampak di depan publik bukan sekadar soal hubungan perorangan, melainkan perbedaan cara pandang mengenai batas organisasi dan politik.
Pada periode yang sama, suasana semakin panas ketika PKB menuding Gus Yahya dan Gus Ipul kerap menggembosi partai itu. Di sisi lain, PBNU menegaskan bahwa sikap mereka bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk menunaikan tanggung jawab moral terhadap warga NU dan sejarah pendirian PKB.
Bukan sekadar urusan pribadi
Dalam penjelasannya, Gus Yahya berkali-kali menegaskan bahwa persoalan PBNU dan PKB adalah urusan kelembagaan, bukan masalah pribadi. Ia menyebut PBNU tidak punya kewenangan untuk mengurus partai politik lain, tetapi tetap merasa perlu menyampaikan kritik karena PKB lahir dari dukungan dan ikhtiar jam’iyah NU.
Pandangan itu menunjukkan bahwa polemik 2024 bukan hanya perseteruan antartokoh, melainkan benturan antara dua legitimasi: legitimasi organisasi keagamaan dan legitimasi partai politik. Bagi PBNU, relasi dengan PKB masih mengandung tanggung jawab sejarah. Bagi PKB, NU tidak boleh masuk terlalu jauh ke wilayah partai. Perbedaan inilah yang membuat dialog keduanya kerap berubah menjadi adu argumen di ruang publik.
Dari panas 2024 ke konsolidasi 2026
Memasuki 2026, hubungan internal PBNU mulai bergerak ke arah konsolidasi. Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026 memulihkan kembali posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU setelah sebelumnya sempat muncul keputusan pemberhentian. Pleno itu juga menekankan pentingnya keutuhan organisasi dan perbaikan tata kelola.
Tak lama kemudian, Gus Yahya menyampaikan bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 1–5 Agustus 2026. PBNU juga menyiapkan forum itu sebagai ruang pembahasan road map 25 tahun NU serta agenda kemaslahatan bangsa. Ini menandai bahwa, di tengah riuh politik, NU tetap bergerak pada agenda organisasi yang lebih besar.
Di sisi lain, Cak Imin tetap memimpin PKB dan menjalankan tugas sebagai Menko PM dalam Kabinet Merah Putih. Sementara Gus Ipul melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Sosial. Peran keduanya menunjukkan bahwa jalur pengabdian yang ditempuh sejak lama memang berbeda, meski akar sejarah mereka masih sama.
Persahabatan lama yang tetap menjadi catatan sejarah
Meski kerap berbeda sikap, sejarah awal hubungan mereka tetap sulit dihapus. Gus Yahya pernah mengenang perjalanan bersama Cak Imin dan Gus Ipul sebagai bagian dari masa muda ketika mereka masih menjadi aktivis NU yang sederhana, belum memegang jabatan publik, dan masih disatukan oleh idealisme pengabdian. Kisah itu kini terasa kontras dengan posisi mereka saat ini yang sama-sama berada di pusat kekuasaan dan pengaruh nasional.
Karena itulah, hubungan Gus Yahya, Cak Imin, dan Gus Ipul sering dibaca sebagai gambaran perubahan generasi dalam tubuh NU. Mereka lahir dari lingkungan yang sama, belajar dari guru yang sama, dan pernah berjalan dalam satu barisan. Namun sejarah kemudian menempatkan mereka pada medan yang berbeda: satu di organisasi, satu di partai, dan satu di pemerintahan. Dari sanalah dinamika, perdebatan, hingga ketegangan mulai muncul.
Kini, di tengah konsolidasi NU menuju Muktamar ke-35 dan masih hangatnya diskursus hubungan NU–PKB, nama Gus Yahya, Cak Imin, dan Gus Ipul tetap menjadi bagian penting dari cerita besar politik Islam Indonesia. Persahabatan mereka mungkin tidak lagi tampil sesederhana dulu, tetapi jejak sejarahnya masih kuat membentuk cara publik membaca NU, PKB, dan arah pengabdian para kader mudanya. (arief)
