BOROBUDURCHANEL.COM – MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang terus memperkuat pengawasan terhadap proyek strategis daerah melalui penerapan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko Terintegrasi (Si-Probit). Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Inspektur Kabupaten Magelang, Mulyanto, mengatakan Si-Probit menjadi instrumen penting bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal proyek-proyek strategis daerah secara lebih terintegrasi dan berbasis risiko.
“Melalui Si-Probit, pengawasan terhadap proyek strategis daerah dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga APIP dapat menjalankan fungsi early warning system secara optimal,” kata Mulyanto.
Perkuat Transparansi dan Pencegahan Penyimpangan
Penerapan Si-Probit diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Dengan sistem ini, APIP dapat mendeteksi potensi permasalahan lebih dini sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
Selain meningkatkan efektivitas pengawasan, Si-Probit juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
DPRD Kawal Penggunaan APBD
Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pengawasan pembangunan di Kabupaten Magelang tetap mengacu pada prinsip 5T, yaitu:
- Tepat waktu
- Tepat mutu
- Tepat administrasi
- Tepat sasaran
- Tepat manfaat
“Setiap proyek harus memenuhi prinsip lima tepat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Sakir.
Pengawasan Modern Berbasis Risiko
Melalui implementasi Si-Probit, Pemerintah Kabupaten Magelang berharap sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa semakin modern dan berbasis teknologi.
Sistem ini juga diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan sehingga proyek-proyek strategis daerah dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, serta Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2026. (*)
