Editorial | BorobudurChanel, –Persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak politik yang lebih luas. Setelah Mahkamah Agung membatalkan dokumen tersebut, perhatian publik tidak lagi berhenti pada persoalan administrasi pendidikan. Ada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana masa depan politik Gibran, dan apakah ia masih akan maju dalam Pilpres 2029?
Politik Indonesia tidak pernah berjalan hanya dengan logika hukum. Ia juga bergerak melalui kekuatan partai, jaringan kekuasaan, dukungan tokoh, konsolidasi politik, dan kemampuan mempertahankan kepercayaan publik.
Karena itu, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 patut dibaca secara cermat. Putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum merupakan persoalan hukum administrasi yang serius. Namun, putusan tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan jabatan Wakil Presiden, apalagi otomatis menutup jalan politik Gibran menuju 2029.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik sekaligus rumit.
Gibran bukan sekadar seorang wakil presiden yang sedang menghadapi persoalan dokumen pendidikan. Ia adalah bagian dari konfigurasi kekuasaan yang lahir dari Pilpres 2024, ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi nasional. Ia juga membawa nama besar Joko Widodo, mantan presiden yang masih mempunyai pengaruh politik dan jaringan pendukung di berbagai daerah.
Pertanyaannya, apakah modal politik itu cukup untuk mengantarkan Gibran kembali ke gelanggang Pilpres 2029?
### Jokowi dan jaringan politik: modal yang belum habis
Dukungan Jokowi merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan. Pada September 2025, Jokowi secara terbuka mengaku telah memerintahkan relawan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dua periode. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Jokowi masih berusaha menjaga kesinambungan politik pemerintahan yang dibentuk pada 2024. detiknews
Namun, ada perubahan nada. Pada 9 Oktober 2026, ketika kembali ditanya soal Prabowo-Gibran dua periode, Jokowi menjawab bahwa Pemilu 2029 masih jauh dan semua pihak sebaiknya bekerja untuk rakyat terlebih dahulu. detiknews
Perubahan pernyataan itu patut dicermati. Jokowi belum menarik dukungannya secara eksplisit, tetapi juga tidak lagi memberikan penegasan seperti sebelumnya.
Jaringan relawan, hubungan dengan kepala daerah, tokoh masyarakat, serta pengaruhnya di sebagian kalangan partai masih menjadi modal politik yang dapat diperhitungkan. PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep juga menjadi salah satu ruang konsolidasi politik keluarga dan pendukung Jokowi. Akan tetapi, kekuatan jaringan tidak otomatis menjadi kekuatan elektoral yang solid.
Ada perbedaan antara mempunyai pendukung, mengendalikan mesin politik, dan mendapatkan dukungan resmi partai untuk pencalonan presiden.
### Gibran harus membangun dirinya sendiri
Salah satu tantangan Gibran adalah membuktikan bahwa dirinya bukan semata-mata produk dari popularitas dan jaringan politik ayahnya.
Sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki ruang untuk membangun rekam jejak pemerintahan. Langkah yang dapat ditempuh bukan sekadar memperbanyak kunjungan dan penampilan di hadapan publik, melainkan menunjukkan hasil kerja yang terukur.
Ada setidaknya empat pekerjaan politik yang menentukan masa depannya.
Pertama, menyelesaikan persoalan hukum administrasi pendidikannya secara terbuka. Putusan MA harus dijawab melalui mekanisme hukum, bukan sekadar pernyataan politik. Publik membutuhkan penjelasan mengenai dokumen yang digunakan, proses penerbitannya, dan konsekuensi putusan tersebut.
Kedua, memperkuat kinerja sebagai Wakil Presiden. Gibran perlu menunjukkan kontribusi yang dapat diidentifikasi masyarakat. Ia tidak cukup hanya menjadi pendamping Presiden dalam acara kenegaraan. Publik perlu mengetahui apa yang dikerjakan, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat.
Ketiga, membangun komunikasi politik lintas partai. Dukungan Jokowi dan relawan saja tidak cukup. Pencalonan presiden dan wakil presiden membutuhkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan konstitusi.
Keempat, membangun legitimasi politik yang tidak bergantung sepenuhnya pada nama Jokowi. Inilah ujian terbesarnya. Apakah Gibran dapat mengumpulkan kepercayaan publik melalui kinerja dan kepemimpinannya sendiri?
### Prabowo menjadi variabel penentu
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: posisi Prabowo Subianto.
Sejumlah partai telah menyampaikan dukungan agar Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029. Namun, dukungan tersebut belum otomatis mencakup Gibran sebagai calon wakil presiden.
CNA melaporkan bahwa PAN, PKB, dan Golkar telah menyampaikan dukungan terhadap kelanjutan kepemimpinan Prabowo. Bahkan, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno secara terbuka menyebut nama Zulkifli Hasan sebagai calon pendamping Prabowo.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo dua periode, tetapi belum membicarakan siapa calon wakil presidennya. Golkar pun belum memberikan kepastian mengenai posisi Gibran. CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia
Fakta ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Prabowo tidak identik dengan dukungan terhadap Gibran.
Di sinilah posisi politik Gibran menjadi tidak sederhana. Ia bisa saja kembali mendampingi Prabowo, tetapi keputusan itu tidak hanya bergantung kepada Jokowi. Prabowo dan partai-partai pendukungnya mempunyai kepentingan politik sendiri.
Bahkan, semakin dekat Pilpres 2029, kepentingan partai untuk mendapatkan posisi strategis bisa semakin kuat.
### Putusan hukum dan ujian legitimasi
Kita tidak boleh mengabaikan persoalan hukum yang kini membayangi Gibran.
Sekjen PKS Muhammad Kholid telah meminta DPR menindaklanjuti putusan MA dan pertimbangan hukum MK melalui mekanisme konstitusional. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini mulai memasuki wilayah pengawasan politik parlemen. detiknews
Namun, DPR juga harus berhati-hati. Tidak boleh ada kesimpulan politik yang mendahului mekanisme hukum. Putusan MA mengenai surat penyetaraan tidak otomatis membatalkan jabatan Wakil Presiden. Konsekuensi terhadap jabatan tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan konstitusi dan proses hukum yang berlaku.
Yang tidak kalah penting, Gibran harus memperoleh ruang yang adil untuk memberikan penjelasan. Kepastian hukum tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik, tetapi persoalan hukum juga tidak boleh dihindari dengan berlindung di balik jabatan.
### 2029 bukan sekadar soal maju atau tidak maju
Pada akhirnya, pertanyaan apakah Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029 belum dapat dijawab dengan kepastian.
Ada beberapa kemungkinan yang masih terbuka: kembali menjadi calon wakil presiden Prabowo, memperoleh dukungan untuk maju melalui konfigurasi politik berbeda, atau tidak menjadi kandidat utama dalam kontestasi tersebut.
Semua kemungkinan itu bergantung pada perkembangan hukum, kinerja pemerintahan, keputusan Prabowo, dukungan partai, serta kemampuan Jokowi mempertahankan pengaruh politiknya.
Tetapi ada satu hal yang semestinya menjadi perhatian Gibran. Politik dinasti, dukungan relawan, dan jaringan kekuasaan mungkin dapat membuka pintu menuju jabatan. Namun, mempertahankan kepercayaan publik membutuhkan sesuatu yang berbeda.
Putusan MA telah menjadi ujian bagi tata kelola administrasi negara. Respons DPR akan menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan konstitusional. Sementara itu, cara Gibran menghadapi persoalan ini akan menjadi bagian dari penilaian publik terhadap kepemimpinannya.
Jika ingin kembali maju pada 2029, Gibran tidak cukup hanya mengandalkan nama Jokowi dan dukungan jaringan politik yang pernah mengantarkannya ke kursi Wakil Presiden.
Ia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas, rekam jejak, dan legitimasi politik sendiri.
Sebab, dalam demokrasi, warisan kekuasaan mungkin dapat membuka jalan menuju istana. Namun, kepercayaan rakyat tidak dapat diwariskan. Redaksi.
editor: Aris Munandar
