BOROBUDURCHANEL.COM – FLORES – Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dan pemulihan Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang Pulau Flores, Sabtu (15/8/2026).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan delapan langkah tersebut harus segera dilaksanakan untuk mempercepat evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Berikut delapan langkah strategis pemerintah:
1. Tetapkan Status Darurat
Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
Menurut Suharyanto, status tersebut penting sebagai dasar hukum bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan anggaran maupun bantuan teknis secara maksimal.
“Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
2. Bentuk Posko Terpadu
Pemerintah juga mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai bagian dari komando lapangan agar pergerakan tim, penataan pengungsi, serta distribusi logistik dapat dikendalikan dalam satu sistem terpadu.
3. Dirikan Posko Nasional di Labuan Bajo dan Maumere
BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
Posko Labuan Bajo akan menangani wilayah Flores bagian barat, sedangkan Posko Maumere difokuskan untuk mendukung penanganan di Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
Pembagian dua titik operasi tersebut diharapkan mempercepat penanganan di seluruh wilayah terdampak.
4. Buka Posko Logistik Nasional
Untuk memastikan bantuan dari berbagai daerah dapat terkoordinasi, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat sebelum dikirim menuju wilayah terdampak di Flores.
Bantuan dari Halim dapat didistribusikan melalui Labuan Bajo maupun Maumere.
5. Percepat Pencarian dan Pertolongan
Keselamatan warga menjadi prioritas berikutnya. Seluruh operasi pencarian dan pertolongan atau SAR dikoordinasikan di bawah Basarnas dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan.
Tim gabungan diminta terus melakukan penyisiran hingga memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak maupun hilang di lokasi terdampak.
6. Pulihkan Fasilitas Vital
Pemerintah menargetkan jaringan listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pada saat yang sama, pendataan kerusakan rumah warga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan hunian sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah dapat segera dilakukan setelah data kerusakan tersedia.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel,” ujar Suharyanto.
7. Kerahkan Alutsista untuk Distribusi Bantuan
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, pemerintah mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk helikopter dan kapal laut.
TNI mengerahkan empat helikopter dan kapal laut. Basarnas juga menyiapkan kapal serta pesawat, sementara BNPB mengerahkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter.
Armada tersebut akan difokuskan untuk mengangkut kebutuhan pengungsi seperti bahan pangan, selimut, dan tenda.
8. Operasikan Media Center Resmi
Langkah terakhir adalah pengoperasian Media Center resmi yang akan menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA.
Media Center bertugas menyampaikan perkembangan penanganan dan pembaruan data secara berkala. Pemerintah berharap penyampaian informasi resmi setiap hari dapat mengurangi simpang siur informasi serta mencegah penyebaran disinformasi.
Dengan delapan langkah tersebut, pemerintah menargetkan penanganan darurat di NTT dapat berlangsung lebih terkoordinasi, mulai dari pencarian korban, distribusi bantuan, pemulihan fasilitas vital, hingga persiapan rehabilitasi wilayah yang terdampak gempa.
