BOROBUDURCHANEL.COM – JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan ke depan harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, paradigma pembangunan tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan kemakmuran (prosperity) bagi warga di sekitar lokasi pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat menerima audiensi pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang dipimpin Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
“Saya ingin masyarakat betul-betul mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan pembangunan. Itu akan kami implementasikan dalam berbagai regulasi,” ujar Menteri Jumhur.
Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Menurut Jumhur, Indonesia kini telah memasuki fase pembangunan baru yang berbeda dengan pola konvensional.
Jika sebelumnya pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi meski menimbulkan pencemaran lingkungan, kini pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut konsep tersebut sebagai pembangunan inkonvensional, yang memanfaatkan potensi ekonomi hijau seperti perdagangan karbon dan keanekaragaman hayati (biodiversity).
Soroti Harga Karbon Indonesia yang Masih Rendah
Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur juga menyoroti harga karbon Indonesia yang dinilai masih jauh di bawah negara lain.
Saat ini harga karbon Indonesia berkisar 3–9 dolar AS per ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e), sedangkan di beberapa negara mencapai 80 euro hingga 90 dolar AS per ton. Bahkan Singapura telah menerapkan harga karbon sekitar 40 dolar AS.
“Jangan sampai karbon kita dibeli murah lalu dijual mahal di pasar internasional. Nilai tambahnya harus dinikmati masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Mangrove Kubu Raya Berpotensi Jadi Sumber Ekonomi Baru
Menteri Jumhur juga menceritakan kunjungannya ke Kabupaten Kubu Raya yang memiliki sekitar 100 ribu hektare hutan mangrove dengan potensi besar untuk perdagangan karbon.
Menurutnya, pemerintah tengah mengawal investasi karbon di kawasan tersebut agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
Ia mengingatkan agar masyarakat dipersiapkan mengelola pendapatan yang diperoleh sehingga tidak habis dalam waktu singkat.
Jumhur mengusulkan pembentukan koperasi, pengembangan UMKM, hingga ekowisata mangrove sebagai cara agar manfaat ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Tambahkan Konsep Prosperity
Selain dua pendekatan utama dalam kebijakan lingkungan, yakni mitigasi dan adaptasi, Menteri Jumhur memperkenalkan satu konsep baru, yaitu prosperity atau kemakmuran masyarakat.
Menurutnya, perlindungan lingkungan harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi warga lokal sehingga pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan.
“Kami mendukung penuh setiap gerakan yang bertujuan menjaga lingkungan hidup, termasuk yang dilakukan WALHI,” katanya.
Dorong Gerakan Pertobatan Ekologis Nasional
Menteri Jumhur juga mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan Pertobatan Ekologis Nasional sebagai upaya bersama memulihkan lingkungan.
Menurutnya, kerusakan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sehingga seluruh pihak harus terlibat dalam proses pemulihan.
“Pemerintah mendukung siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan agar kondisi ekologis Indonesia semakin baik,” ujarnya.
WALHI Gelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring mengatakan audiensi tersebut juga bertujuan mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk hadir dalam Pekan Rakyat dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2026.
Kegiatan akan berlangsung pada 21–23 Agustus 2026 di Lembaga Adat Melayu, Provinsi Riau.
Agenda tersebut akan diisi seminar, diskusi lintas kementerian, panggung budaya, karnaval di Kota Pekanbaru, serta melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pembahasan isu-isu lingkungan hidup. (Aris Munandar)
