BOROBUDURCHANEL – JAKARTA – Forum Ijtimak Ulama yang menjadi bagian dari rangkaian Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satu poin utama yang disepakati adalah dukungan terhadap berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa dan mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi.
Rekomendasi tersebut dibacakan sebagai bagian dari hasil Ijtimak Ulama yang digelar bertepatan dengan peringatan Harlah ke-28 PKB. Forum ini menghadirkan para ulama, kiai, dan tokoh pesantren dari berbagai daerah untuk memberikan pandangan keagamaan sekaligus kebangsaan terhadap arah pembangunan Indonesia.
Dalam keputusan yang disampaikan, para ulama menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah yang dinilai sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Beberapa poin penting hasil Ijtimak Ulama tersebut meliputi:
- Mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa.
- Mendukung pembangunan kemandirian ekonomi nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
- Mendorong percepatan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai fondasi pembangunan nasional.
- Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pesantren, dan penguatan karakter bangsa.
- Mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya dalam pidato politik Harlah ke-28 juga menegaskan bahwa tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” merupakan komitmen PKB untuk mengembalikan orientasi pembangunan kepada ekonomi kerakyatan. Menurutnya, negara harus hadir melalui regulasi yang berpihak kepada rakyat, koperasi, UMKM, petani, nelayan, dan industri nasional agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Forum Ijtimak Ulama menilai kebijakan hilirisasi, penguatan industri nasional, serta pembangunan sektor pangan dan energi merupakan bagian penting dalam membangun kedaulatan bangsa di tengah tantangan ekonomi global. Karena itu, dukungan terhadap agenda tersebut diharapkan diikuti dengan penguatan tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta regulasi yang adil dan berpihak kepada kepentingan nasional.
Selain memberikan dukungan kepada agenda pembangunan nasional, para ulama juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, dan memastikan seluruh kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.
Hasil Ijtimak Ulama tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam rangkaian Harlah ke-28 PKB yang mengusung semangat membangun arah baru ekonomi konstitusi, yakni pembangunan yang berpijak pada Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. (arief)
