Wartawan itu nyawanya negara.”
— Syahganda Nainggolan
Siapa yang Sebenarnya Membiayai Pers Indonesia di Era AI? Negara, Platform, Pengiklan, Pembaca, Pemilik Modal, atau Wartawan Itu Sendiri?
BOROBUDURCHANEL – Ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan ketika orang sedang membicarakan pers.
Bukan: siapa pemilik medianya?
Bukan pula: siapa editornya?
Pertanyaan yang lebih sederhana adalah: Siapa yang membayar wartawan untuk bekerja?
Pertanyaan itu terdengar seperti urusan bagian keuangan. Padahal sesungguhnya ia adalah pertanyaan tentang kemerdekaan pers.
Sebab wartawan tidak hidup dari idealisme.
Idealismenya boleh setinggi langit. Tetapi bensin sepeda motornya tetap dibeli dengan uang.
Laptop tetap perlu listrik. Kamera tetap perlu baterai. Telepon tetap perlu pulsa. Dan wartawan, seperti manusia lain, tetap perlu makan.
Karena itu, ketika Syahganda Nainggolan mengatakan, “Wartawan itu nyawanya negara ini,” pada 2 Oktober 2026, kalimat tersebut sesungguhnya membuka pertanyaan yang lebih panjang: kalau wartawan adalah nyawa negara, siapa yang membiayai kehidupan nyawa itu?
Jawabannya hari ini tidak sederhana. Ada negara. Ada pengiklan. Ada platform digital. Ada pembaca. Ada pemilik modal.
Dan ada satu pihak yang sering tidak disebut dalam pembicaraan tentang bisnis media:
wartawan itu sendiri.
Dulu iklan, sekarang algoritma
Pada zaman koran masih menjadi raja, bisnis pers relatif mudah dibaca.
Perusahaan media mempunyai dua produk. Berita untuk pembaca. Ruang untuk pengiklan.
Pembaca membeli koran. Pengiklan membeli ruang. Dari situlah wartawan digaji.
Kemudian internet datang dan mengubah meja kasir. Berita diberikan gratis.
Pembaca datang melalui mesin pencari dan media sosial.
Media mengejar trafik. Trafik dijual kepada pengiklan.
Muncullah model baru yang kelihatannya ajaib. Gratis bagi pembaca. Tetapi menghasilkan uang bagi media.
Masalahnya, ternyata ada pihak ketiga yang kemudian menjadi sangat besar.
Platform. Google. Meta. TikTok.
Mereka bukan perusahaan pers dalam pengertian tradisional, tetapi mereka menguasai pintu masuk menuju pembaca.
Dewan Pers pada Juli 2026 menyebut sekitar 80 persen belanja iklan digital Indonesia mengalir ke Google, Meta, dan TikTok. Pada saat yang sama, menurut Dewan Pers, lebih dari 50.000 perusahaan pers harus berbagi pasar yang tersisa.
Di sini peta bisnis pers berubah. Dulu media mencari pembaca. Sekarang media juga harus mencari algoritma.
Dulu editor menentukan halaman depan. Sekarang algoritma ikut menentukan berita mana yang muncul di depan mata pembaca.
Dulu media memiliki hubungan langsung dengan pembaca. Sekarang hubungan itu sering berlangsung melalui platform.
Maka media menjadi seperti pedagang yang memiliki barang dagangan, tetapi pasar tempat barang itu dijual bukan miliknya.
Ia boleh berdagang. Tetapi aturan lalu lintas pembelinya ditentukan orang lain.
Pengiklan: masih membayar, tetapi tidak lagi sendirian.
Iklan tetap menjadi sumber pendapatan penting.
Masalahnya, kue iklan digital tidak dibagi rata.
Media membuat berita. Media mempekerjakan wartawan. Media membayar editor. Media menanggung biaya kantor dan teknologi.
Tetapi ketika pembaca mencari berita melalui mesin pencari atau media sosial, sebagian besar nilai ekonomi digital justru terkonsentrasi pada platform.
Itulah sebabnya Dewan Pers sekarang tidak hanya bicara tentang kebebasan pers.
Mereka mulai bicara tentang hak ekonomi karya jurnalistik.
Pada Juni 2026, Dewan Pers menyatakan karya jurnalistik harus dipandang sebagai karya yang mempunyai nilai ekonomi. Dewan Pers mengusulkan agar penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial, termasuk dalam ekosistem teknologi dan AI, mempunyai mekanisme lisensi dan royalti.
Ini perubahan cara berpikir yang penting.
Selama bertahun-tahun kita menganggap berita sebagai barang yang harus tersedia.
Gratis. Cepat. Banyak. Tetapi di balik satu berita ada biaya.
Ada wartawan yang pergi ke lapangan. Ada narasumber yang harus diverifikasi. Ada dokumen yang harus dicari. Ada editor yang membaca ulang. Ada risiko hukum. Ada waktu. Ada tenaga. Ada kemungkinan wartawan salah.
Dan kalau salah, ada tanggung jawab. Jadi berita bukan udara. Berita mempunyai ongkos produksi.
Negara: pembeli informasi atau penyandang dana?
Lalu bagaimana dengan negara?
Negara merupakan salah satu pengiklan dan pengguna jasa komunikasi publik yang besar. Belanja pemerintah untuk sosialisasi, layanan informasi publik, kampanye program, dan berbagai bentuk komunikasi publik dapat menjadi sumber pendapatan bagi industri media.
Tetapi di sinilah persoalan menjadi sensitif.
Sebab ketika media terlalu bergantung kepada uang negara, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari:
Bisakah media tetap kritis terhadap orang yang membayar iklannya?
Pertanyaan ini bukan tuduhan kepada media tertentu. Ini persoalan desain ekonomi.
Reuters Institute dalam laporan tentang Indonesia 2025 mencatat bahwa penurunan iklan, termasuk iklan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah, telah memberikan tekanan kepada organisasi berita. Laporan itu juga mencatat media Indonesia mencoba berbagai bentuk kemitraan, pembayaran elektronik, dan penggunaan AI untuk menghadapi perubahan model bisnis.
Artinya, negara bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi pers.
Tetapi negara tidak boleh menjadi satu-satunya sumber oksigen.
Kalau itu terjadi, wartawan menghadapi dilema yang tidak kelihatan dari luar.
Di depan kamera ia mengatakan:
“Kami independen.”
Di belakang meja keuangan perusahaan berkata:
“Jangan sampai kontrak pemerintah putus.”
Di situlah ekonomi bertemu dengan kebebasan pers.
Dan pertemuan keduanya tidak selalu menghasilkan percakapan yang nyaman.
Pembaca: pemilik masa depan yang belum banyak membayar
Kemudian ada pembaca. Inilah pihak yang secara teori paling penting.
Sebab sebenarnya pembaca adalah alasan mengapa pers ada.
Tetapi secara ekonomi, pembaca digital Indonesia belum menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar media.
Reuters Institute dalam Digital News Report 2026 mencatat sekitar 17 persen responden Indonesia mengatakan mereka membayar berita online. Angka tersebut menunjukkan adanya pasar pembaca yang mau membayar, tetapi mayoritas masih mengonsumsi berita tanpa pembayaran langsung.
Ini bukan kesalahan pembaca.
Internet selama bertahun-tahun mendidik masyarakat bahwa berita adalah sesuatu yang gratis.
Buka Google. Gratis.
Buka media sosial. Gratis.
Baca berita. Gratis.
Tonton video. Gratis.
Kemudian industri pers tiba-tiba mengatakan:
“Tolong bayar.”
Pembaca tentu bertanya:
“Untuk apa?”
Inilah persoalan yang jauh lebih sulit daripada sekadar membuat paywall.
Media harus memberikan alasan mengapa pembaca perlu membayar.
Bukan karena berita itu mahal.
Tetapi karena nilai berita itu lebih besar daripada harga yang diminta.
Orang mungkin tidak mau membayar berita tentang rapat biasa.
Tetapi bisa jadi mau membayar laporan investigasi yang membuatnya memahami mengapa harga beras naik.
Orang mungkin tidak mau membayar sepuluh berita pendek.
Tetapi mungkin mau membayar satu laporan mendalam yang menjelaskan ke mana uang publik mengalir.
Persoalannya bukan sekadar harga. Persoalannya adalah nilai.
AI datang membawa pisau bermata dua
Lalu datanglah AI. Ia membawa kabar baik dan kabar buruk sekaligus.
Kabar baiknya, pekerjaan redaksi dapat menjadi lebih efisien. AI dapat membantu transkripsi. Meringkas dokumen.
Mencari pola data. Menerjemahkan. Membantu menyusun metadata. Mengolah bahan mentah. Bahkan membantu reporter mengorganisasi informasi.
Kabar buruknya:
AI juga dapat mengambil nilai ekonomi dari informasi yang dibuat wartawan.
Dewan Pers pada Juni 2026 menyatakan banyak karya jurnalistik digunakan sebagai bahan pelatihan atau basis data algoritma AI tanpa mekanisme kompensasi yang jelas kepada pemegang hak. Karena itu Dewan Pers mendorong penguatan perlindungan ekonomi karya jurnalistik dalam revisi UU Hak Cipta.
Di sinilah muncul persoalan yang mungkin akan menjadi salah satu perdebatan besar industri media dalam beberapa tahun ke depan.
Jika AI belajar dari jutaan karya jurnalistik, lalu menghasilkan jawaban yang membuat pembaca tidak perlu membuka situs berita, maka nilai ekonomi dari berita berpindah ke mana?
Media menghasilkan bahan bakunya. AI mengolahnya. Pembaca mendapatkan jawaban.
Tetapi pembaca mungkin tidak pernah datang ke situs media.
Tidak ada kunjungan. Tidak ada iklan. Tidak ada langganan. Tidak ada pendapatan.
Dewan Pers menyebut gejala ini sebagai menuju era zero clicks, sementara model iklan programatik yang selama ini menopang banyak media juga menghadapi tekanan.
Kalau itu benar-benar menjadi pola dominan, industri media akan menghadapi persoalan baru:
Bagaimana membiayai wartawan kalau pembaca tidak lagi datang ke tempat wartawan bekerja?
Dan di sinilah wartawan mulai membiayai dirinya sendiri
Ada satu bagian dari industri media yang sering luput.
Wartawan.
Banyak wartawan, terutama di media kecil dan lokal, pada kenyataannya menanggung sebagian biaya produksi berita dari kantong sendiri.
Bensin sendiri. Telepon sendiri. Kamera sendiri. Laptop sendiri. Kadang internet sendiri. Bahkan kendaraan sendiri.
Perusahaan pers mungkin menyediakan merek. Tetapi biaya operasional sehari-hari sering berada di pundak manusia yang memegang kartu pers.
Di tingkat tertentu, wartawan akhirnya menjadi investor paling kecil dalam perusahaan media.
Ia menanamkan modal yang tidak tercatat di neraca: waktu, tenaga, jaringan, reputasi, dan keselamatan.
Kalau berita berhasil, nama media yang naik. Kalau berita viral, trafik media yang bertambah.
Kalau berita menimbulkan perkara hukum, wartawan bisa berhadapan dengan risikonya.
Itulah sebabnya pembicaraan tentang masa depan pers tidak boleh berhenti pada teknologi.
Kita harus kembali kepada orangnya.
Siapa yang membayar manusia yang pergi mencari berita?
Media lokal: laboratorium paling jujur
Jawaban terhadap pertanyaan ini justru paling mudah ditemukan di media lokal.
Media lokal tidak mempunyai kemewahan seperti perusahaan teknologi.
Tidak mempunyai algoritma. Tidak mempunyai mesin pencari. Tidak mempunyai gudang data raksasa. Kadang tidak mempunyai kantor yang layak.
Tetapi ia mempunyai satu aset yang sulit digantikan: kedekatan.
Wartawan lokal mengetahui siapa kepala desa. Tahu jalan mana yang rusak. Tahu pasar mana yang mulai sepi. Tahu petani mana yang gagal panen. Tahu sekolah mana yang kekurangan guru. Tahu rumah siapa yang kebanjiran. Tahu siapa yang sedang bertengkar dengan siapa.
Dan yang paling penting, masyarakat tahu ke mana harus menelepon ketika sesuatu terjadi. Itulah modal sosial.
Sayangnya, modal sosial sulit dimasukkan ke dalam dashboard Google Analytics.
Tidak selalu menghasilkan jutaan klik.
Tetapi bagi demokrasi lokal, nilainya bisa jauh lebih besar.
Reuters Institute dalam Digital News Report 2025 mencatat tekanan terhadap media lokal semakin serius secara global. Banyak orang tetap membutuhkan berita lokal, tetapi platform digital dianggap lebih baik untuk sejumlah kebutuhan lokal lain seperti aktivitas, jual beli, transportasi, dan informasi praktis.
Media lokal akhirnya berada dalam posisi yang unik.
Ia dibutuhkan. Tetapi belum tentu dibayar.
Lalu siapa sebenarnya yang membiayai pers?
Kalau semua pintu tadi kita buka, jawabannya menjadi lebih jelas. Pengiklan membayar sebagian.
Tetapi uang iklan semakin banyak bergerak melalui platform.
Platform membayar sebagian.
Tetapi pada saat yang sama platform mengambil bagian terbesar dari ekonomi perhatian digital dan menjadi pintu distribusi yang sangat dominan.
Negara membayar sebagian.
Tetapi ketergantungan yang terlalu besar kepada negara dapat menimbulkan persoalan independensi.
Pembaca membayar sebagian.
Tetapi mayoritas pembaca digital Indonesia belum membayar berita secara langsung.
Pemilik modal membayar sebagian.
Tetapi modal selalu membawa pertanyaan tentang kepentingan bisnisnya.
Dan kemudian ada:
wartawan.
Ia membayar dengan tenaganya sendiri.
Kadang dengan waktunya.
Kadang dengan reputasinya.
Kadang dengan keselamatannya.
Inilah ironi terbesar pers digital.
Orang yang paling dekat dengan produksi berita sering kali bukan orang yang paling besar menikmati nilai ekonominya.
Maka masa depan pers bukan sekadar mencari uang
Pers harus mencari model bisnis baru. Tetapi model bisnis baru tidak boleh hanya berarti:
“Bagaimana mendapatkan lebih banyak klik?”
Itu model lama dengan pakaian baru.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Bagaimana membuat nilai jurnalistik kembali kepada orang yang menghasilkan jurnalistik?
Mungkin melalui langganan.
Mungkin keanggotaan.
Mungkin donasi.
Mungkin lisensi.
Mungkin royalti dari penggunaan karya jurnalistik oleh platform dan AI.
Mungkin kerja sama dengan komunitas.
Mungkin model bisnis media lokal yang hidup dari hubungan langsung dengan masyarakat.
Mungkin kombinasi semuanya.
Tidak ada satu resep yang cocok untuk semua media.
Yang jelas, ketergantungan kepada satu sumber pendapatan membuat media rentan.
Dewan Pers sendiri melalui Deklarasi Pers 2026 menempatkan keberlanjutan ekonomi perusahaan media, perlindungan wartawan, dan kemerdekaan pers dalam satu ekosistem persoalan. Organisasi pers juga mendorong agar platform teknologi dan AI memberikan kompensasi yang adil atas penggunaan karya jurnalistik.
Itu berarti persoalannya sudah mulai dilihat sebagai persoalan struktural.
Bukan sekadar masalah wartawan yang gajinya kecil.
Pertanyaan terakhir: apakah pembaca bersedia menyelamatkan pers?
Mungkin ini bagian yang paling tidak nyaman.
Kita sering mengatakan:
“Pers harus independen.”
Tetapi ketika media memasang paywall, kita berkata:
“Ah, cari yang gratis saja.”
Kita ingin berita akurat.
Tetapi kita tidak selalu mau membayar biaya produksinya.
Kita ingin wartawan melakukan investigasi.
Tetapi kita juga ingin semua berita tersedia tanpa biaya.
Kita ingin media tidak bergantung pada pemerintah.
Tetapi tidak ingin membayar langganan.
Kita ingin media tidak tunduk kepada pengiklan.
Tetapi kita memblokir iklan.
Kita ingin wartawan menggunakan AI.
Tetapi ketika AI mengambil pekerjaan wartawan, kita bertanya mengapa wartawan kehilangan pekerjaan.
Barangkali di situlah kita harus mulai jujur.
Pers tidak mungkin sepenuhnya gratis.
Kalau pembaca tidak membayar, seseorang yang lain akan membayar.
Kalau bukan pembaca, mungkin pengiklan.
Kalau bukan pengiklan, mungkin pemerintah.
Kalau bukan pemerintah, mungkin pemilik modal.
Kalau bukan pemilik modal, mungkin platform.
Dan setiap pembayar membawa hubungan kepentingan masing-masing.
Karena itu persoalan bisnis media sesungguhnya bukan mencari uang.
Persoalannya adalah mencari sumber uang yang tidak membeli kewartawanan itu sendiri.
Syahganda mengatakan wartawan adalah nyawa negara.
Kalimat itu seharusnya tidak berhenti menjadi pujian.
Ia justru harus menjadi pertanyaan.
Kalau wartawan adalah nyawa negara, jangan sampai negara hanya datang ketika membutuhkan pemberitaan.
Kalau platform membutuhkan karya jurnalistik, jangan sampai nilai ekonominya berhenti di platform.
Kalau pengiklan membutuhkan perhatian publik, jangan sampai seluruh nilai perhatian itu diborong sendiri.
Kalau pembaca membutuhkan informasi, jangan sampai ia lupa bahwa informasi yang dapat dipercaya mempunyai biaya.
Dan kalau perusahaan media membutuhkan wartawan, jangan sampai wartawan menjadi pihak terakhir yang dibayar setelah semua orang mengambil bagian.
Sebab AI akan membuat produksi informasi semakin murah.
Tetapi kebenaran tidak otomatis menjadi murah.
Justru sebaliknya.
Ketika semua orang bisa membuat informasi, pekerjaan untuk menentukan mana yang benar akan menjadi semakin mahal.
Di masa depan, mungkin kita tidak kekurangan berita. Kita akan kebanjiran berita. Yang langka adalah orang yang mau datang ke lapangan.
Yang langka adalah orang yang mau memeriksa dokumen.
Yang langka adalah orang yang berani menelepon sumber kedua.
Yang langka adalah orang yang berkata:
“Informasi ini belum terverifikasi.”
Dan akhirnya, yang paling langka mungkin adalah media yang mampu melakukan semua itu tanpa harus menjual keberpihakannya kepada orang yang membayar.
Maka pertanyaan “siapa yang membiayai pers?” sebenarnya mempunyai pertanyaan kembar:
Siapa yang membiayai kebebasan pers?
Jawabannya mungkin akan menentukan bentuk pers Indonesia setelah AI.
Sebab wartawan bisa saja tetap menulis. AI bisa saja tetap menghasilkan ribuan berita.
Platform bisa saja terus menguasai perhatian.
Pengiklan bisa saja terus mengejar angka.
Negara bisa saja terus berkomunikasi.
Pembaca bisa saja terus menggulir layar.
Tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan seseorang yang bersedia berdiri di antara kekuasaan dan masyarakat, melihat sebuah klaim, lalu bertanya:
“Buktinya apa?”
Orang itulah yang kita sebut wartawan.
Dan sampai hari ini, belum ada algoritma yang bisa menggantikan biaya moral dari pertanyaan tersebut.
Masalahnya tinggal satu:
siapa yang mau membayar agar orang itu tetap bisa bertanya?
Aris Munandar, mantan aktifis sekarang menjadi petani di Magelang
