BOROBUDURCHANEL.COM — JAKARTA, – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI) mendorong pemerintah memperkuat pengelolaan pasar rakyat agar revitalisasi tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi.
Dorongan itu disampaikan saat DPP APPSI melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (8/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas persoalan yang dihadapi pedagang pasar sekaligus upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan organisasi pedagang pasar.
Revitalisasi Pasar Dinilai Belum Cukup
Sekretaris Jenderal DPP APPSI M. Mujiburrohman mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tata kelola pasar setelah revitalisasi.
Menurut APPSI, pembangunan dan revitalisasi pasar belum selalu diikuti strategi untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. Akibatnya, masih terdapat pasar yang telah dibangun atau diperbaiki tetapi tetap sepi pengunjung.
“Transformasi birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten dan kota diperlukan agar pengelolaan pasar tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi,” demikian pokok masukan APPSI.
APPSI juga menyoroti pasar yang mangkrak atau belum berfungsi secara optimal di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih luas, termasuk penguatan ekosistem ekonomi pasar, sehingga pasar tidak hanya menjadi fasilitas perdagangan tetapi juga pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Pedagang Pasar Didorong Terlibat dalam MBG
APPSI juga menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi pasar rakyat apabila kebutuhan bahan pangan MBG melibatkan pedagang pasar tradisional dalam rantai pasok.
Keterlibatan pedagang diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi daerah sekaligus memperkuat fungsi pasar rakyat sebagai pusat distribusi pangan.
“Program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi bagi pedagang pasar,” menjadi salah satu poin yang disampaikan APPSI.
Persiapan Munas APPSI
Selain membahas pasar rakyat dan MBG, DPP APPSI menyampaikan persiapan Musyawarah Nasional (Munas) APPSI yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada akhir 2026.
Munas akan menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus penyiapan arah kebijakan APPSI ke depan.
Kemendagri menyambut baik masukan APPSI dan menyatakan kesiapan membuka ruang sinergi melalui unit kerja terkait untuk mendukung penguatan ekosistem pasar rakyat di berbagai daerah.
APPSI berharap audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program konkret. Bagi organisasi tersebut, pasar rakyat bukan sekadar tempat transaksi, melainkan salah satu simpul penting perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.***
