BOROBUDURCHANEL.COM – JAKARTA — Ada satu hal yang perlu diperiksa kembali dari pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan tentang algoritma dan kecerdasan buatan.
Ia menyebut algoritma dan AI sebagai tantangan besar komunikasi pemerintah. Bahkan Bakom berencana membentuk tim khusus untuk mempelajari bagaimana teknologi tersebut dapat mendistorsi pesan dan pemikiran Presiden Prabowo sebelum sampai kepada masyarakat.
Pernyataan itu menarik. Tetapi algoritma tidak lahir kemarin sore. Ia hanya mempercepat persoalan lama dalam komunikasi manusia: siapa yang menentukan pesan apa yang sampai kepada publik?
Dulu penjaga pintunya redaktur.
Lebih jauh ke belakang, penjaga pintunya pemilik surat kabar.
Sebelumnya lagi, penguasa podium.
Sekarang, salah satu penjaga pintu itu adalah mesin.
Dan mesin tidak pernah meminta izin kepada redaktur untuk memilih apa yang dianggap menarik.
McLuhan sudah mengingatkan
Marshall McLuhan, pemikir komunikasi Kanada, pernah mengingatkan bahwa medium bukan sekadar saluran untuk membawa pesan. Medium ikut membentuk cara manusia menerima dan memahami pesan.
Kalau gagasan McLuhan dibawa ke zaman TikTok, YouTube, Instagram, atau mesin pencari, persoalannya menjadi lebih jelas.
Sebuah pidato Presiden yang sama dapat mempunyai nasib berbeda ketika masuk ke televisi, portal berita, YouTube, TikTok, atau mesin pencari.
Pesannya sama.
Medianya berbeda.
Pengalaman publiknya berbeda.
Karena itu, persoalan komunikasi pemerintah tidak cukup dijawab dengan pertanyaan, “Apa yang dikatakan Presiden?”
Pertanyaan berikutnya adalah:
“Melalui mesin apa masyarakat menerima perkataan Presiden?”
Di sinilah algoritma mulai menjadi aktor komunikasi.
Bukan aktor politik dalam pengertian manusia, tetapi aktor struktural. Penelitian akademik tentang AI dalam ruang publik menunjukkan bahwa sistem berbasis AI semakin memengaruhi pembentukan lingkungan informasi, perilaku pengguna, produksi konten, sekaligus fungsi ruang publik. Bahkan, struktur perantara dan kekuatan gatekeeper dapat semakin menguat.
Denis McQuail: komunikasi bukan sekadar mengirim pesan
Dalam tradisi ilmu komunikasi, Denis McQuail mengingatkan bahwa komunikasi massa tidak pernah sesederhana pengirim mengirim pesan kepada penerima.
Ada institusi.
Ada teknologi.
Ada organisasi media.
Ada khalayak.
Ada kepentingan ekonomi.
Ada mekanisme seleksi.
Artinya, pesan pemerintah tidak pernah berjalan lurus dari Istana menuju kepala rakyat.
Ia melewati banyak pintu.
Hari ini pintu itu bertambah satu: sistem rekomendasi.
Karena itu, ketika Bakom mengatakan ingin mempelajari algoritma, sebenarnya yang sedang dipelajari bukan sekadar teknologi.
Yang dipelajari adalah arsitektur baru komunikasi publik.
Manuel Castells: kekuasaan ada pada jaringan
Manuel Castells memberi kita alat baca lain.
Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak hanya berada di lembaga formal. Kekuasaan juga bekerja melalui kemampuan mengatur arus informasi di dalam jaringan.
Ini membuat persoalan Bakom semakin menarik.
Presiden mempunyai kewenangan formal.
Bakom mempunyai mandat komunikasi.
Media mempunyai fungsi jurnalistik.
Platform mempunyai infrastruktur distribusi.
Pengguna mempunyai perilaku.
Algoritma menghubungkan semuanya.
Dengan demikian, siapa yang paling banyak berbicara belum tentu paling berkuasa dalam ruang digital.
Yang lebih penting adalah siapa yang dapat memengaruhi arus informasi.
Penelitian mutakhir mengenai algorithmic gatekeeping bahkan menunjukkan bahwa keputusan redaksi media sendiri semakin dipengaruhi oleh metrik dan sinyal performa dari platform. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus beradaptasi dengan algoritma. Media juga sedang beradaptasi terhadapnya.
Di Indonesia, penelitian tentang newsroom digital juga mulai melihat bagaimana GenAI mengubah mekanisme gatekeeping dan pertanggungjawaban jurnalistik.
Jadi persoalannya nyata.
Bukan khayalan.
Lalu Plato masuk ke ruangan
Menariknya, persoalan ini sebenarnya sudah diperdebatkan sekitar 2.400 tahun lalu.
Plato, melalui dialog Gorgias, mempertanyakan hubungan antara retorika, persuasi dan kebenaran.
Socrates mencurigai retorika yang hanya bertujuan membuat orang percaya tanpa memastikan apakah yang dipercayainya benar.
Di sinilah Plato terasa sangat kontemporer.
Bayangkan Socrates hidup di zaman TikTok.
Ia mungkin akan bertanya:
“Apakah sesuatu menjadi benar karena ditonton sepuluh juta kali?”
Tentu tidak.
“Apakah sesuatu menjadi benar karena algoritma merekomendasikannya?”
Juga tidak.
“Apakah sesuatu menjadi benar karena semua orang membicarakannya?”
Belum tentu.
Bagi tradisi filsafat Socrates, persoalannya justru ada di sana: persuasi dapat menghasilkan kepercayaan tanpa menghasilkan pengetahuan.
Algoritma membawa persoalan itu ke tingkat yang lebih besar.
Sebab algoritma tidak dirancang sebagai filsuf.
Ia tidak duduk setiap pagi lalu bertanya, “Mana yang benar?”
Ia lebih mungkin bekerja berdasarkan pola perilaku dan tujuan sistem.
Apa yang membuat orang berhenti.
Apa yang membuat orang menonton.
Apa yang membuat orang berkomentar.
Apa yang membuat orang kembali.
Maka sesuatu yang paling menarik perhatian bisa memperoleh kehidupan lebih panjang daripada sesuatu yang paling benar.
Aristoteles mungkin akan bertanya: ethos-nya siapa?
Aristoteles lebih pragmatis daripada Plato.
Dalam Rhetoric, ia menjelaskan tiga unsur persuasi: ethos, karakter atau kredibilitas pembicara; pathos, keadaan emosional pendengar; dan logos, argumentasi.
Jika teori itu dibawa ke media sosial, ada pertanyaan baru.
Siapa yang menjadi ethos?
Presiden?
Menteri?
Wartawan?
Influencer?
Akun anonim?
Atau justru sebuah akun yang memiliki jutaan pengikut?
Lalu siapa yang memainkan pathos?
Algoritma.
Karena algoritma sangat efektif menemukan apa yang membuat manusia berhenti menggulir.
Marah.
Takut.
Tertawa.
Tersinggung.
Penasaran.
Terharu.
Semua itu adalah bahan bakar perhatian.
Sedangkan logos, argumen yang membutuhkan waktu untuk dipahami, sering kali berjalan lebih lambat.
Di sinilah politik komunikasi modern menghadapi paradoks.
Demokrasi membutuhkan warga yang berpikir. Algoritma membutuhkan pengguna yang terus memperhatikan.
Keduanya tidak selalu bertengkar.
Tetapi keduanya juga tidak otomatis sejalan.
Dari Socrates ke TikTok
Maka kita dapat melihat persoalan Bakom secara lebih sederhana.
Socrates bertanya:
“Apakah yang kamu katakan benar?”
Algoritma bertanya:
“Apakah orang akan berhenti untuk melihatnya?”
Aristoteles bertanya:
“Mengapa orang percaya kepadamu?”
Platform digital bertanya:
“Apakah mereka akan membagikannya?”
Plato khawatir retorika dapat membuat manusia percaya tanpa mengetahui.
Algoritma menghadirkan kemungkinan yang jauh lebih besar: manusia dapat mempercayai sesuatu karena melihatnya berkali-kali.
Bukan karena telah memeriksanya.
Bukan karena telah membuktikannya.
Tetapi karena familiar.
Di sinilah bahaya komunikasi publik bukan hanya berita palsu.
Ada sesuatu yang lebih halus: kebenaran yang kalah menarik.
Negara tidak boleh kalah oleh mesin perhatian
Tetapi dari sini kita juga harus berhati-hati.
Mengatakan algoritma dapat mendistorsi pesan pemerintah bukan berarti semua informasi yang tidak sesuai dengan narasi pemerintah adalah distorsi.
Kritik publik bukan distorsi.
Perbedaan pendapat bukan distorsi.
Pemerintah juga tidak boleh menganggap semua informasi yang tidak menyenangkan sebagai produk algoritma.
Justru di sinilah Bakom akan diuji.
Jika Bakom benar-benar ingin menjadi lembaga yang mendengar masyarakat, maka algoritma harus dipahami bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem informasi yang harus dipahami secara kritis.
Sebab algoritma tidak hanya dapat memperbesar hoaks.
Ia juga dapat memperbesar kritik yang valid.
Ia dapat mempertemukan warga yang selama ini tidak terdengar.
Ia dapat membongkar masalah yang luput dari birokrasi.
Ia dapat membuat kasus di sebuah desa diketahui seluruh Indonesia dalam beberapa jam.
Dengan kata lain, algoritma bukan hanya ancaman bagi pemerintah.
Algoritma juga dapat menjadi alat bagi rakyat untuk berbicara kepada pemerintah.
Dan ini cocok dengan gagasan Syahganda sendiri tentang komunikasi dua arah: pesan pemerintah menuju masyarakat, dan pesan masyarakat kembali kepada pemerintah.
Bakom seharusnya takut pada satu hal
Bukan pada kritik.
Bukan pada media sosial.
Bukan pula pada algoritma.
Yang perlu ditakuti justru ketika pemerintah hanya mendengar suara yang ingin didengarnya.
Sebab algoritma memang bisa menciptakan gelembung informasi.
Tetapi birokrasi juga bisa menciptakan gelembungnya sendiri.
Birokrat membaca laporan.
Pejabat membaca laporan yang sudah diringkas.
Presiden menerima laporan yang sudah disaring.
Di luar gedung pemerintahan, masyarakat berbicara dengan bahasa lain.
Kadang kasar.
Kadang tidak teratur.
Kadang salah.
Tetapi di sanalah kenyataan sosial sering kali muncul sebelum menjadi laporan resmi.
Karena itu, pekerjaan Bakom bukan sekadar membuat suara pemerintah masuk ke algoritma.
Pekerjaan yang lebih sulit adalah membuat suara masyarakat yang berada di luar radar pemerintah dapat masuk kembali ke ruang pengambilan keputusan.
Jika itu terjadi, Bakom tidak menjadi sekadar kantor propaganda digital.
Ia dapat menjadi semacam jembatan.
Tetapi jembatan hanya berguna kalau kendaraan bergerak dua arah.
Pertanyaan akhirnya bukan siapa menguasai algoritma
Perdebatan mengenai Bakom dan algoritma akhirnya membawa kita kembali kepada pertanyaan yang jauh lebih tua daripada internet.
Siapa yang menguasai perhatian manusia?
Plato sudah curiga terhadap kekuasaan persuasi.
Aristoteles mempelajari bagaimana manusia dapat diyakinkan.
McLuhan menunjukkan bahwa medium ikut membentuk pesan.
Castells menunjukkan bagaimana kekuasaan bergerak melalui jaringan.
Para peneliti komunikasi kontemporer kini melihat algoritma sebagai bagian dari mekanisme baru gatekeeping informasi. Bahkan kajian terbaru menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat mempersempit jendela editorial dan mendorong pilihan berita mengikuti logika performa platform.
Semua itu mengarah kepada satu persoalan:
kita tidak lagi hanya hidup dalam masyarakat informasi. Kita hidup dalam masyarakat yang informasinya diseleksi oleh mesin.
Maka pertarungan Bakom melawan algoritma, kalau istilah itu hendak dipakai, bukanlah pertarungan antara manusia dan mesin.
Lebih dalam dari itu.
Ia adalah pertarungan antara dua logika.
Logika negara yang membutuhkan penjelasan.
Logika jurnalistik yang membutuhkan verifikasi.
Logika masyarakat yang membutuhkan jawaban.
Dan logika platform yang membutuhkan perhatian.
Di tengah semuanya, ada warga negara.
Ia memegang telepon.
Menggeser layar.
Melihat satu video.
Lalu video berikutnya.
Sampai akhirnya lupa:
siapa sebenarnya yang memilih apa yang sedang ia pikirkan? ***
